Pemkab Indramayu Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Perkuat Kolaborasi dengan KPK

Wabup Syaefudin menyalami Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam momen Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan oleh KPK RI di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Jumat (11/7/2025).-Burhanudin-radarindramayu
JAKARTA, RADARINDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, dan berintegritas.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mewakili Bupati Lucky Hakim dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.
Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan tersebut, Wabup menyampaikan berbagai langkah nyata yang telah ditempuh Pemkab Indramayu, di antaranya digitalisasi layanan publik, reformasi sistem perizinan, serta peningkatan fungsi pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Saat ini, lanjutnya, fokus pembenahan diarahkan pada delapan sektor strategis sesuai panduan dari KPK, yakni perencanaan pembangunan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA:Mahasiswa UGJ Cirebon Ungkap Jurus DKIS Tingkatkan Kompetensi dan Kinerja Pegawai Kota Cirebon
“Kami terus melakukan perbaikan menyeluruh dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk dalam pengadaan yang kini lebih terbuka dan akuntabel. Kapasitas pengawas internal juga kami dorong agar lebih profesional dalam menjalankan fungsi kontrol,” terang Syaefudin.
Ia menegaskan, Pemkab Indramayu siap mendukung penuh strategi dan program KPK dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan proyek pembangunan daerah benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat dan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menekankan pentingnya peran pimpinan daerah dalam membangun budaya antikorupsi. Ia juga menyoroti perlunya memperkuat sistem pengawasan dan membuka akses transparansi di setiap lini birokrasi.
BACA JUGA:Kembali Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia, BRI Pimpin Daftar Teratas Bank di Indonesia versi The Banker
“Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang solid dari level pimpinan hingga pelaksana teknis agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak dini," tegas Johanis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: