Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen, Pemerintah Diminta Kerja Keras, Jangan Bebani Rakyat

Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen, Pemerintah Diminta Kerja Keras, Jangan Bebani Rakyat

Rencana kenaikan PPN 12 persen di awal tahun 2025 ramai berujung pada penolakan masyarakat. -Antara-radarindramayu.id

BACA JUGA:Gol Bunuh diri Justin Hubner Terungkap 'Bukan Kemenangan Sempurna' Striker Jepang Sebut Ini Adalah Hasil....

1. Meningkatkan Pendapatan Negara

Pemerintah dapat memperoleh tambahan pendapatan yang signifikan dari kenaikan PPN.

Pendapatan ini bisa digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya, terutama di tengah kebutuhan anggaran yang besar pasca-pandemi.

2. Mengurangi Defisit Anggaran

BACA JUGA:Eks Pelatih Liverpool Jurgen Klopp Keciduk Ada di Indonesia, Rumornya Akan Gantikan Posisi STY, Apa Benar?

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi defisit anggaran yang meningkat akibat belanja besar-besaran selama pandemi.

Kenaikan tarif PPN dapat membantu menyeimbangkan anggaran negara tanpa harus terlalu bergantung pada utang luar negeri.

3. Penerapan Tarif Pajak yang Kompetitif

Meskipun meningkat, tarif PPN 12 persen masih tergolong moderat dibandingkan beberapa negara lain di kawasan ASEAN.

BACA JUGA:4 Calon Naturalisasi, PSSI Terus Lakukan Proses Cari Pemain Keturunan untuk Perkuat Timnas Indonesia

Seperti Vietnam (10%-12%) atau negara maju seperti Jerman (19%). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan ini mungkin masih berada dalam batas yang wajar.

Kemudian kenaikan PPN 12 persen, dianggap kurang tepat. Akun Bisnis + Strategi menungkapkan 4 alasan. Apa saja alasannya?

1. Dampak pada Daya Beli Konsumen

Kenaikan PPN dapat langsung meningkatkan harga barang dan jasa. Pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilanIndonesi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: