Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen, Pemerintah Diminta Kerja Keras, Jangan Bebani Rakyat

RADARINDRAMAYU.ID - Walau belum diberlakukan, namun rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen sudah banyak penolakan.

Penolakan paling ramai justru terjadi di jagat maya. Bahkan di antaranya juga ada ajakan untuk memboikot  rencana kenaikan pajak tersebut dengan berbagai cara. 

Termasuk tidak bertransaksi di tempat yang memberlakukan PPN 12 persen. Ada juga mengajak hidup hemat, stop berbelanja dan menabung uang di rumah.

Namun ada pula yang menyarankan agar pemerintah kerja lebih keras lagi. Jangan sampai kebijakannya justru membebani rakyatnya.

BACA JUGA:Tunggu Keputusan STY, Sumardji Respon Mauro Zilstra Terkait Rencana Naturalisasinya Untuk Timnas Indonesia

Hal ini seperti diunggah oleh Bung Yusdinur dalam tweetnya di media sosial X. Penggiat media sosial ini juga mengungkap banyak pilihan pemerintah untuk mengambil keputusan.

“Saya berulang kali menulis bahwa kebijakan publik bersifat tradeoff, bisa ditukar dan dipilih diantara pilihan2 yang ada, dengan berbagai konsekuensinya. Memilih yang satu akan mengorbankan yang lain,” tulisnya.

Menurutnya, memilih menaikkan PPN 12 persen berarti pemerintah akan meningkatkan beban rakyat dalam banyak hal. 

“Sebaliknya, jika pemerintah mau sedikit bekerja keras memperbaiki tatakelola, meningkatkan efisiensi anggaran, memberantas korupsi dan pungli dengan sungguh-sungguh, maka tentu saja akan mengurangi beban rakyat,” tweetnya.

BACA JUGA:Ajak Kelas Menengah Hindari PPN 12 Persen, Cukup Makan di Warteg, Singgung Jokowi dan Jan Ethes

Pilihan pertama dengan menaikkan PPN, lanjutnya, memang paling mudah dilakukan dan tanpa perlu repot-repot. Konsekuensinya, rakyat yang terbebani dan menjerit.

Dia pun meminta agar Presiden Prabowo Subiyanto untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut. Termasuk mempertimbangkan pilihan kenaikan PPN pada awal tahun 2025 mendatang.

Kemudian akun Strategi + Bisnis menulis jika kenaikan PPN menjadi 12 persen bisa menjadi kebijakan yang tepat atau tidak. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang dan konteks perekonomian saat ini. 

Akun tersebut juga membuat perbandingan dari kedua sisi. Ada 3 hal alasan mengapa kenaikan PPN 12 persen ini dianggap tepat.

Sumber: