Tuntut Gubernur Jabar Seriusi Pemekaran Daerah, PPKIB dan CDPOB se-Jabar Gelar Unras di Gedung Sate

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Forum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) se-Jawa Barat menggelar unjuk rasa damai di depan komplek Gedung Sate Bandung, Kamis (13/7).

Para pejuang pemekaran yang tergabung dalam Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) juga turut serta dalam aksi demo Bertajuk Jabar Ngadat ini.

Ikut pula jajaran Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat (Forkodetada Jabar) yang dipimpin langsung Holil Aksan Umarzen.

Sejak pagi, ratusan pendemo sembari membawa spanduk, poster dan baliho berkumpul dan menyuarakan tuntutannya di depan Gedung Sate yang juga kantor Gubernur Jawa Barat tersebut.  Aksi mereka dikawal ketat pihak keamanan.

BACA JUGA:Jumlah Bacaleg Berkurang 16 Orang, KPU Indramayu Ungkap Penyebabnya

BACA JUGA:Kawasan Wisata Pantai Karangsong Kembali Diterjang Rob, Pengunjung Semakin Sepi

Ketua PPKIB, Sukamto SH menyebut, aksi unjuk rasa damai ini diikuti ratusan orang. Dari perwakilan 9 CDPOB se-Jabar. Yakni Indaramayu Barat (Inbar), Bandung Timur, Lembang, Garut Selatan, Garut Utara, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Tasikmalaya Utara dan Subang Utara.

Sayangnya, pendemo tak berhasil bertemu dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Hanya ditemui beberapa perwakilan dari Pemrov Jabar. Meski demikian, unras tetap berlanjut.

“Jadi kami minta diagendakan pertemuan dengan Gubernur Jabar. Kalau sampai minggu depan tidak ada jawaban, maka unras yang rencananya di Jakarta akan kita alihkan Gedung Sate lagi,” katanya.

Sukamto yang juga sekretaris umum Fokordeta Jabar ini melanjutkan, dalam unras ini CDPOB se-Jabar menyampaikan 11 pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Ridwan Kamil.

BACA JUGA:Kembangkan Potensi Lokal, Tiga Desa Jadi Pusat Penelitian UPN

BACA JUGA:Manfaatkan DPCS, Pupuk Indonesia Pastikan Pasokan Pupuk Bersubsidi Aman

Pertama, memberikan apresiasi terhadap Gubernur Jabar yang telah mengupayakan persyaratan pemekaran daerah.

Kedua, setelah 9 CDPOB diusulkan, Gubernur diminta untuk jangan menunggu durian jatuh dari langit. Tapi harus berupaya dengan sungguh-sungguh, serius, fokus, meyakinkan pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo dengan alasan ketidakadilan politik anggaran yang diterimakan oleh Jabar.

Ketiga, Gubernur Jabar mesti melakukan komunikasi politik dan meyakinkan para bupati yang belum menyelesaikan persyaratan sampai dengan keputusan bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD Kabupaten. Hal ini sebagai langkah konkrit memberikan dukungan terhadap presidium atau panitia yang sedang berjuang memenuhi persyaratan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan RPP Penataan Daerah , pada tingkatan di Kabupaten Induk.

Keempat, Gubernur dimohon menyampaikan kepada Bupati untuk membentuk desk CDPOB di masing-masing Calon Daerah Otonomi Baru.

BACA JUGA:Hari ke-12 Pemutakhiran, Kader Pendata BKKBN Temui 5,58 Juta Keluarga di Indonesia

Kelima, Sukamto melanjutkan, Gubernur Jabar, dituntut segera mengundang Bupati daerah pengusul pemekaran dan Forkodetada Jabar, untuk memastikan langkah langkah persiapan CDPOB.

Kemudian yang keenam, mendesak Gubernur bersama sama CDPOB se-Jabar, melakukan gerakan nyata menuntut dicabutnya moratorium parsial Jabar.

Ketujuh, Pemprov harus serius membuat makro desain pemekaran di Jabar sebagai acuan mikro desain pemekaran di Kabupaten Induk yang mengacu pada kelayakan CDPOB.

“Kedelapan, CDPOB se-Jabar, menuntut Gubernur Mochamad Ridwan Kamil atas keseriusan dan realisasi pemekaran jangan sampai berhenti di level provinsi, dan berakhir jabatanya sebagai Gubernur,” tegas Sukamto.

BACA JUGA:Gelar Rapat Koordinasi Penegakan Perda KTR, Undang Narasumber Handal dr Abdilah Ahsan

Kesembilan, Pemprov Jabar dituntut melakukan pemerataan pembangunan dari anggaran provinsi untuk wilayah Calon Daerah Otonomi Baru.

Lalu kesepuluh, menuntut Gubernur untuk dapat memfasilitasi CDPOB se-Jabar beraudiensi dengan Kemendagri dan Kementrian Keuangan untuk memprioritaskan CDPOB di Jabar.

“Terakhir, apabila setelah Unras Jabar Ngadat ini Gubernur Jabar tidak merespon dengan baik, maka Forkodeta Jabar yang beranggotakan 14 CDPOB, secara masif dan besar akan menggelar aksi unras di Istana Presiden, bahkan mungkin dilakukan kembali unras Jabar Ngadat jllid ke-dua di Gedung Sate,” tandasnya. (kho)

BACA JUGA:Semester Pertama, Penjualan Pupuk Subsidi di Indramayu Lebih Dari 50 Persen

Sumber: