PPKIB dan 7 CDPOB se-Jabar Bakal Gelar Unras, Tuntut Moratorium Pemekaran Dicabut

PPKIB dan 7 CDPOB se-Jabar Bakal Gelar Unras, Tuntut Moratorium Pemekaran Dicabut

BAKAL UNRAS – Ketua PPKIB Sukamto bersama anggota DPR RI Bambang Hermanto saat acara silaturahmi dan diskusi publik di Gedung Pertemuan MM Indramayu, kemarin.--

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID  – Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) lagi gerah.

Gara-garanya, janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi audiensi bersama pimpinan DPR, DPD dan Mendagri tak kunjung ditepati.

Padahal rencana itu sudah lama digagas. Berdasarkan hasil rapat kerja dan silaturahmi bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum pada akhir Februari lalu.

Tapi sampai pasca lebaran, belum ada tanda-tanda pertemuan itu segera diwujudkan.

BACA JUGA:Harbelnas, PLN Beri Promo Voucher Tambah Daya Listrik, Cuma Rp250 Ribu

BACA JUGA:Jumat Curhat Sat Binmas Polres Indramayu Imbau Petani Tak Bakar Jerami

“Sampai sekarang belum ada kabar,” ucap ketua PPKIB, Sukamto SH usai acara silaturahmi dan diskusi publik bersama anggota DPR RI, Bambang Hermanto di Gedung Pertemuan MM Indramayu, kemarin.

Lantaran itu, pihaknya bersama 7 perwakilan Forum Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) se-Jawa akan kembali mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengontrog pimpinan DPR RI.

Ketujuh CDPOB itu adalah Presidium Garut Selatan, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Utara, Bogor Timur, Garut Utara, Forum Cianjur Selatan dan KPPK Bogor Barat.

Menurut Sukamto, audiensi dengan pimpinan DPR, DPD dan Mendagri tersebut dinilai penting. Agar perjuangan mewujudkan pemekaran daerah di tanah Pasundan segera disetujui pemerintah pusat.

BACA JUGA:Ini 5 Cara Mengatasi Orang Susah Tidur, Tanpa Obat-obatan

BACA JUGA:Bukan Syuting, Soimah Jadi Kuli Bangunan

“Sedianya dalam pertemuan nanti dengan pimpinan DPR RI, DPD maupun Mendagri, semua CDPOB dan Pemprov Jabar sepakat dan kompak menuntut pencabutan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah,” tegasnya.

Opsi lainnya yaitu mendorong kebijakan moratorium parsial agar dapat diterapkan di Jawa Barat. Seperti halnya dilakukan pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: