PWI Jawa Barat Mendorong Digelarnya Kongres Percepatan untuk Akhiri Dualisme Kepengurusan

RADARINDRAMAYU.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat menuntut agar segera dilaksanakan Kongres Percepatan guna mengatasi dualisme kepengurusan yang sedang terjadi dalam organisasi PWI pusat. Perpecahan ini berdampak pada penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI yang dilaksanakan di dua tempat terpisah, yakni Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kondisi ini menjadi kenyataan yang memprihatinkan bagi anggota PWI di seluruh Indonesia. 

Bahkan, sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo, memilih untuk tidak menghadiri kedua acara tersebut, dan banyak pihak lainnya yang juga tidak hadir.

Menanggapi hal ini, Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, pada Senin, 17 Februari 2025, menyampaikan pentingnya untuk segera melakukan kongres percepatan atau rekonsiliasi untuk menyelesaikan perpecahan yang terjadi di tubuh organisasi. 

BACA JUGA:Solusi Pinjam Uang Hingga 2 Juta Tanpa Modal KTP, Berikut Cara Pinjam Saldo DANA Tanpa KTP Terbaru 2025

Ia mengungkapkan bahwa perpecahan ini sangat merugikan PWI dan berisiko mengancam soliditas, serta reputasi PWI sebagai wadah profesional bagi wartawan di Indonesia.

“PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal, sesuai dengan mekanisme organisasi dan konstitusi yang berlaku,” ujar Hilman. 

Ia menambahkan bahwa, salah satu langkah terbaik untuk menyatukan kembali organisasi adalah dengan mempercepat pelaksanaan kongres.

Dalam pernyataannya, PWI Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa tuntutan penting:

1. Mendesak untuk segera melaksanakan Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI Dipercepat, atau apapun bentuknya, sebagai langkah terbaik untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan dan memulihkan ketertiban organisasi.
2. Jika Kongres PWI Luar Biasa atau Kongres PWI Dipercepat dilaksanakan, PWI Jawa Barat siap mendukung dan hadir.
3. Menolak segala bentuk intervensi eksternal yang dapat memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan dalam tubuh PWI.
4. Mengimbau seluruh anggota PWI di Indonesia untuk tetap menjaga profesionalisme dan menghindari provokasi dari kepentingan tertentu yang bisa merusak nama baik organisasi.
5. Mendorong Dewan Pers untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini, agar PWI tetap menjadi organisasi wartawan yang independen dan bermartabat.

Pernyataan tersebut, kata Hilman, disampaikan demi menjaga persatuan dan keberlanjutan PWI, sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Sumber: