Menurut Survey, 82 Persen Masyarakat Indonesia Setuju dengan Kebijakan Naturalisasi Pemain Diaspora Timnas ID
Menurut Survey, 82 Persen Masyarakat Indonesia Setuju dengan Kebijakan Naturalisasi Pemain Diaspora Timnas ID-IG : @goodstats.id-radarindramayu.id
RADARINDRAMAYU.ID - Pada awal dekade 2010-an, langkah naturalisasi pemain asing sempat menjadi isu hangat dalam dunia sepak bola Indonesia.
Kini, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI kembali menggencarkan kebijakan ini, namun dengan fokus baru yaitu naturalisasi pemain keturunan atau diaspora yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia.
Langkah ini tentunya menimbulkan banyak pendapat dari berbagai pihak, namun satu hal yang pasti, kebijakan ini mendapat dukungan luas dari publik Indonesia.
Kebijakan Naturalisasi di Era Erick Thohir
Setelah beberapa waktu vakum, kebijakan naturalisasi pemain keturunan/diaspora kembali dicanangkan oleh PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir.
Kebijakan ini dirancang untuk membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia, dengan harapan bisa meningkatkan kualitas tim di pentas internasional.
Pemain keturunan atau diaspora Indonesia yang telah berkarir di luar negeri, khususnya di liga-liga Eropa, diharapkan dapat membawa pengalaman dan pengetahuan yang berharga untuk perkembangan sepak bola Indonesia.
Dukungan Tinggi dari Publik
Salah satu alasan utama PSSI untuk menerapkan kebijakan ini adalah transfer knowledge dan pengalaman yang dapat diberikan oleh pemain keturunan/diaspora tersebut.
Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh GoodStats, sebanyak 82% responden setuju dengan kebijakan naturalisasi pemain diaspora yang diterapkan oleh PSSI.
BACA JUGA:Jangan Lupa Klaim Bonus Harian Tiktok Shop, Simak Cara Menggunakannya Disini!
Hal ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi dari masyarakat terhadap kebijakan ini, yang diyakini akan membawa manfaat besar bagi kemajuan Timnas Indonesia.
Pentingnya pengalaman bermain di level internasional, seperti yang dimiliki oleh pemain-pemain keturunan, menjadi alasan kuat bagi publik yang mendukung kebijakan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: