Dugaan Fraud Debitur LPEI ke Kejaksaan Agung, Ini Penjelasan Sri Mulyani
DUGAAN FRAUD: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan terkait dugaan fraud yang melibatkan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). -ANTARA-RADAR INDRAMAYU
JAKARTA, RADARINDRAMAYU.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi kantor Kejaksaan Agung (Kajagung) untuk melaporkan dugaan fraud yang melibatkan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
"Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3).
Menurutnya, terdapat empat debitur yang terindikasi fraud dengan nilai outstanding sebesar Rp 2,5 triliun, yaitu PT RII, PT SMS, PT SPV, dan PT PRS.
Laporan ini merupakan hasil penelitian kredit bermasalah yang dilakukan LPEI bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau yang bergerak di bawah tim terpadu.
BACA JUGA:Mudik Lebaran 2024, Tol Cipali Diprediksi Macet
Sri Mulyani juga meminta jajaran direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peran dan tanggung jawab, terutama dalam membangun tata kelola yang baik. Dia menegaskan bahwa LPEI tidak boleh menoleransi segala bentuk indikasi pelanggaran hukum, korupsi, dan konflik kepentingan serta harus menjalankan mandat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
"Kami mendorong LPEI melakukan inovasi dan koreksi bersama-sama dengan tim terpadu untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh dan neraca LPEI," ungkap Menkeu.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan tahap pertama dari hasil temuan. Menurutnya, masih ada temuan tahap kedua yang diduga memiliki nilai outstanding fraud sebesar Rp3 triliun.
"Nanti ada tahap kedua, ada enam perusahaan. Yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, saya minta tolong segera ditindaklanjuti agar tidak kami lanjutkan dengan tindak pidana," tegas dia. (antara)
BACA JUGA:Kemenkes Targetkan Penyebaran Nyamuk Wolbachia Upaya Menurunkan Kasus DBD
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
