Bupati Indramayu Tandatangani Nota Kesepakatan dengan BP2MI, Terkait Perlindungan Pekerja Migran.

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID -- Bupati Indramayu Nina Agustina  melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis, 22 Desember 202, di Aula KH Abdurrahman Wahid BP2MI. .

Penandatanganan ini sebagai bentuk keseriusan dari kedua belah pihak guna peningkatan perlindungan pekerja migran.

Bupati Nina hadir didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga kerja,  Erpin Marpinda dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Hj Iin Indrayati.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala BP2MI Benny Rhamdani beserta jajaran staf, dan para kepala daerah yang berasal dari beberapa daerah yang melakukan penanadatanganan nota kesepakatan.

BACA JUGA:Diperjuangkan Baher, 136 RTM Nikmati Sambungan Listrik PLN Gratis

Prosesi penandatanganan nota kesepakatan antara BP2MI dan Pemkab Indramayu dimulai degan ditandatanganinya secara langsung nota kesepakatan oleh Ketua BP2MI dan Bupati Indramayu.

Kemudian dilanjutkan dengan pertukaran plakat serta penyerahan buku kenangan Pesta Rakyat Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Indramayu beberapa waktu lalu.

Bupati Nina Agustina dalam sambutannya menyampaikan, Indramayu menjadi salah satu kantong terbesar pekerja migran. Salah satu problema yang dihadapi adalah adanya tindak kekerasan yang terjadi diluar negeri, dimana kasus tersebut kebanyakan terjadi pada mereka yang berangkat secara illegal.

“Saat saya pertama kali menjabat, sudah masuk beberapa laporan terkait dengan adanya tindak kekerasan yang terjadi terhadap pekerja migran di luar negeri. Namun kami kepala daerah agak kesulitan untuk memberikan bantuan dikarenakan kebanyakan kasus terjadi pada pekerja migran yang berangkat secara illegal,” ungkapnya.

BACA JUGA:Prabowo Beri Bantuan 20 Unit Sepeda Motor Bagi Babinsa Indramayu

Oleh karena itu, Bupati Nina terus menggandeng berbagai pihak terkait. Salah satunya BP2MI guna memberikan edukasi dan peningkatan perlindungan terhadap para pekerja migran.

Bupati juga mengingatkan agar masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri untuk berangkat secara legal sehingga dapat terjamin keselamatannya.

“Pemkab Indramayu terus berusaha untuk bekerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja migran,” imbuhnya.

Bupati Nina juga menambahkan, Pemkab Indramayu terus membangun komitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang prima kepada para pekerja migran.

BACA JUGA:Ady Setiawan sebagai Dirut BUMD Inovatif dalam Person of The Year 2022 Radar Cirebon Group

Salah satunya melalui program unggulan Perempuan Berdikari (Peri) guna terwujudnya Indramayu yang Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat).

“Kami dari pihak pemerintah sebisa mungkin memberikan pelayanan kepada para pekerja migran, salah satunya melalui program Peri. Seperti kita ketahui pandemi covid-19 telah memengaruhi berbagai aspek salah satunya adalah dipulangkannya para pekerja migran ke daerah asalnya. Menanggapi hal tersebut, kami berupaya untuk hadir dalam memberikan solusi agar para purna pekerja migran ini dapat memiliki pekerjaan sehingga dapat terus memperoleh pendapatan,” tambahnya.

Sementara itu Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, salah satu hal yang menjadi prioritas BP2MI adalah pemberantasan sindikat penempatan pekerja migran Indonesia secara  illegal.

“Mari bersama kita sikat sindikat penyalur pekerja migran illegal. Melalui berbagai terobosan yang dilakukan oleh BP2MI saya bias mengatakan inilah saatnya negara hadir untuk memberikan pelayanan perlindungan guna memberantasan pemberangkatan masyarakat yang bekerja ke luar negeri secara illegal,” katanya.

BACA JUGA:Tim Gabungan Razia Kamar Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon

Benny juga mengungkapkan, bahwa devisa negara dari pekerja migran senilai Rp. 159,6 triliun per tahun serta menjadi penyumbang devisa terbesar keempat di Indonesia.

Dengan demikian, sudah saatnya kepala daerah untuk turut berperan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan secara maksimal terhadap para pekerja migran. Karena sudah sangat banyak para pekerja migran yang menjadi korban penempatan illegal.

“Sekarang sudah saatnya kita merapatkan barisan dari mulai kepala daerah hingga ke tingkat pusat untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada para pekerja migran yang bekerja di luar negeri”, tegasnya.

BACA JUGA:Tim Gabungan Razia Kamar Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon

Sumber: