Raih Peringkat Kedua Berkat Penerapan Iceta

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu meraih peringkat terbaik kedua  dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N LAPOR tingkat Jawa Barat.

Hal itu terungkap saat acara monitoring dan evaluasi (Monev) yang digelar Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, kemarin.

Pada acara tersebut, Pemkab Indramayu menduduki peringkat kedua dengan capaian presentasi terhadap pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 97,37%. Sedangkan peringkat pertama dicapai Pemkot Sukabumi dengan capaian 98,32% dan tempat ketiga dicapai oleh Pemkot Banjar dengan presentasi capaian 96,10%.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu Aan Hendrajana mengatakan, Pemkab Indramayu berhasil menempati peringkat kedua tercepat dalam layanan pengaduan yang ditindak lanjuti.  
Hal itu, lanjut Aan, berdasarkan hasil monitoring Pemerintah Provinsi Jawat terhadap aduan dari pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 9 Desember 2022.

BACA JUGA:Lakukan Aksi Gropyokan, Pemcam Haurgeulis Imbau Percepat Musim Tanam Rendeng

Menurutnya, capaian Pemkab Indramayu menjadi terbaik kedua dalam pengelolaan SP4N LAPOR ini tak terlepas dari implementasi program unggulan Bupati Indramayu Nina Agustina yakni Indramayu Cepat Tanggap (Iceta).

“Berkat program unggulan Indramayu Cepat Tanggap (Iceta) yang digagas oleh Ibu Bupati Hj Nina Agustina yang didukung seluruh Unit Kerja dalam merespons dan menindaklanjuti dengan cepat semua pengaduan masyarakat yang masuk melalui SP4N LAPOR,” terangnya.

Dijelaskan Aan, Pemkab Indramayu akan memaksimalkan layanan SP4N LAPOR guna memberikan dampak yang positif terhadap kepastian layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Indramayu.

BACA JUGA:Dinsos Gelar Bimtek, Tingkatkan Kesejahteraan lewat Kube

Kehadiran SPAN LAPOR, lanjut Aan, bertujuan untuk meningkatan peran Pemerintah Provinsi sebagai Simpul koordinasi pengelolaan SP4N LAPOR kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, dan sebagai pembentukan komitmen peningkatan kinerja pengelolaan pengaduan SP4N LAPOR tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kita akan melakukan kolaborasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berjenjang dan berkala dalam pengelolaan pengaduan SP4N LAPOR pada masing-masing simpul pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik,” ujarnya.

BACA JUGA:Konsisten Jaga Ketahanan Pangan, Bupati Nina Jajaki Kerja Sama dengan Perusahaan asal Korea

Sumber: