Jadikan Pertanian Sektor Unggulan

INDRAMAYU- Pertanian masih menjadi sektor unggulan dari Kabupaten Indramayu. Pasalnya, dengan produksi padi 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP) setiap tahun menempatkan Indramayu sebagai produksi padi tertinggi tingkat nasional pada tahun 2019.

Demikian diungkapkan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina SH MH CRA saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi IV DPR RI di Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, Jumat (11/6).

Hadir dalam kunker itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin SE, Wakil Ketua Dedy Mulyadi SH, dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono ST.

Dikatakan Bupati Nina, capaian itu tidak luput dari buah kerja keras para petani, pemerintah beserta pihak terkait lainnya. “Walau masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dan perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di sektor pertanian di Kabupaten Indramayu seperti pupuk bersubsidi dan kartu tani,” tuturnya.

Terkait perkembangan kartu tani di Kabupaten Indramayu, Bupati Nina mengungkapkan berdasarkan data bulan Juni 2021 dari jumlah petani sebanyak 140.767 NIK telah tercetak kartu tani sebanyak 132.345 kartu. “Adapun sudah didistribusikan sebanyak 90.911 kartu dan sisanya yang belum terdistribusikan sebanyak 41.434 kartu,” ungkapnya.

Nina berharap, segala target yang telah ditentukan dapat tercapai demi semakin meningkatnya produksi padi di Kabupaten Indramayu.

Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina mengajak para petani di Indramayu untuk memanfaatkan program yang sudah berjalan, salah satunya Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta), dimana petani bisa mengadukan segala permasalahan termasuk pupuk bersubsidi yang nantinya akan direspon dan ditindak lanjuti baik oleh instasi terkait atau pihak kecamatan.

“Mungkin harus dipahami oleh petani, bahwa kita saat ini memiliki program I-Ceta, silakan petani menggunakan nomor aduan 08111333314. Jadi petani bisa mengadukan kalau ada kios yang bermasalah atau penyuluh bermasalah, nanti dinas pertanian atau kantor kecamatan bisa mengatasinya,” harapannya.

Pada kesempatan sesi dialog langsung, Husen, petani asal Desa Wanasari mengungkapkan, saat ini kondisi lahan sawah miliknya kekurangan air dan memgakibatkan proses tanam padi musim gadu terlambat.

Hal ini disebabkan adanya pengerjaan proyek irigasi pertanian, sehingga walau terdapat saluran irigasi peganti di sebelahnya namun dari pihak pengairan seolah-olah tidak tanggap dalam pembagian air irigasi untuk mengairi lahan sawahnya.

“Artinya pada saat kita sebagai petani membuka pintu air, pihak pengairan malah menutup kembali, sehingga menjadi masalah bagi kita dan lahan sawah kita,” ungkapnya.

Sementara itu, masalah kartu tani bagi dirinya masih dipusingkan pada saat proses pelaksaan atau pembelian pupuk bersubsidi melalui penggesekan kartu tani yang ternyata kosong. Disebutkan Husen, di salah satu kios pupuk bahwa setiap pengambilan pupuk bersubsidi wajib masuk data rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).

“Saya memang mempunyai kartu tani. Tetapi ketika saya ingin membeli pupuk subsidi pada saat penggesekan kartu, dibilangnya tidak ada isinya, bahkan sekarang setiap pembelian harus masuk data RDKK, serta masih mahalnya harga pupuk dan lambatnya penyaluran pupuk sehingga membuat fase pemupukan lahan sawah saya ikut terlambat,” tambahnya.

Dengan mendengarkan langsung keluhan petani, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin SE menyebutkan, bakal ada intervensi langsung terhadap kios-kios pupuk yang bermasalah sehingga Indramayu sebagai wilayah terbesar penyumbang beras untuk Indonesia maka petani wajib diperhatikan.

Sumber: