KPK Kembali Rilis Survei Penilaian Integritas! Ternyata Penyebab Nilai SPI di Indonesia Masih Stagnan!

RADARINDRAMAYU.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah menjalankan prinsip transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran, serta upaya sosialisasi antikorupsi.

Survei ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang integritas masing-masing lembaga dan mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan persepsi korupsi di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dalam rilis terbaru SPI, Bank Indonesia dinobatkan sebagai kementerian/lembaga dengan tingkat integritas tertinggi.

Temuan ini mencerminkan komitmen lembaga tersebut dalam mengimplementasikan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, serta upaya yang konsisten dalam mencegah praktik-praktik korupsi.

BACA JUGA:Sempat Diincar Juventus, Begini Kiprah Luar Biasa Jay Idzes di Serie A Bersama Venezia

Keberhasilan Bank Indonesia menjadi contoh bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat menghasilkan kinerja yang bersih dan profesional, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Tak hanya di tingkat pusat, SPI juga mengukur kinerja integritas di tingkat daerah. Pemkot Pekalongan berhasil mencatat skor tertinggi dengan angka 82,25, menandakan bahwa beberapa pemerintah daerah telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan integritas dan pelayanan publik.

Pencapaian ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam membangun budaya antikorupsi yang kokoh, yang pada akhirnya dapat memperkuat sistem pemerintahan nasional.

Meski ada pencapaian positif di beberapa instansi, secara nasional nilai SPI yang mencapai 71,53 menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi di tanah air masih terjebak dalam kondisi stagnan.

BACA JUGA:Modal HP Sekali Main Dapat Rp300 Ribu Saldo DANA, Cara Mudah Menghasilkan Uang dari Aplikasi Penghasil Uang

Kategori ini menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang rentan terhadap praktik korupsi, di mana permasalahan mendasar masih belum terselesaikan.

Hasil survei ini menyiratkan bahwa, meskipun terdapat kemajuan di beberapa sektor, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh.

Analisis mendalam dari KPK mengungkapkan beberapa isu utama yang secara konsisten mempengaruhi nilai SPI.

Di antaranya adalah praktik suap dan gratifikasi yang masih kerap terjadi, penyalahgunaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan yang merajalela.

Sumber: