Belum Ada Penantang Serius untuk Pilbup Cirebon, Imron-Ayu Dinilai Masih Kuat

BACA JUGA:PLN Mobile Proliga 2024 Siap Digelar, Kolaborasi Dukungan Untuk Pengembangan Voli di Tanah Air

Hal tersebut disampaikan Bambang Mujiarto ST, Wakil Ketua DPD PDI Jawa Barat. Menurut Bambang, DPD PDIP Jabar sengaja mengundang perwakilan DPC dan para kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada 2024.

“Untuk Kabupaten Cirebon sudah kita undang, acaranya Minggu kemarin. Yang datang dari DPC dan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati," ujar Bambang.

Undangan tersebut, kata Bambang, DPD PDIP ingin mengetahui sejauh mana persiapan DPC-DPC se Jawa Barat dalam menghadapi Pilkada. “Kalau dari Kabupaten Cirebon ada Bupati dan Wakil Bupati yang datang, ada juga bakal calon yang juga diundang untuk hadir," imbuhnya.

Untuk Kota Cirebon, masih kata Bambang, baru diagendakan untuk Jumat depan. Pada undangan tersebut nantinya perwakilan pengurus DPC PDIP Kota Cirebon dan para bakal calon yang sudah mendaftar akan diundang.

BACA JUGA:Razia Kos-kosan dan Hotel Melati, 19 Orang Bukan Pasutri Diamankan Satpol PP

Sementara itu, di antara para kandidat yang hadir di DPD PDIP, terselip dua pensiunan esselon II yang datang langsung memenuhi panggilan atau undangan DPD PDIP. Keduanya yakni Iis krisnandar dan Asdulah Syam Anwar.
Iis sendiri jabatan terkahir sebelum pensiun adalah Kadinsos Kabupaten Cirebon, sementara Asdulah jabatan terkahirnya adalah Kadishub Kabupaten Cirebon.

NETRALITAS ASN DAN KUWU
Sementara itu, sejumlah pihak meminta agar pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang berjalan jujur dan adil. Salah satunya adalah dengan menjaga sikap netralitas dan tidak berpihak, terutama ASN maupun kuwu dan perangkat desa.

Hal ini disampaikan Aktivis Cirebon, Rizky Pratama saat ditemui Radar Cirebon, kemarin. Menurut dia, pilkada yang jurdil akan menghasilkan pemimpin yang juga adil dan berintegritas. Oleh karenanya ia meminta ASN, kuwu, dan perangkat desa netral dalam pilkada mendatang.

“ASN, para kuwu, maupun perangkatnya, jelas tidak boleh dukung mendukung. Kalau dukung mendukung, ini nanti bisa mencederai demokrasi," ujar Rizky Pratama.

Diterangkan dia, organisasi KORPRI, kuwu maupun perangkat desa yakni FKKC dan PPDI, tidak etis jika bersikap dan memihak salah satu kandidat. Jika hal tersebut terjadi, maka akan muncul kekecewaan dari masyarakat yang tidak setuju dengan sikap berpihak tersebut.

BACA JUGA:Imbauan Kemenag: Calhaj Gunakan Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

“Dan saya yakin KOPRI, FKKC, dan PPDI akan netral, tidak berpolitik praktis dan mendukung salah satu kandidat. Makanya ini harus dikawal dan harus diawasi bersama. Bawaslu juga jangan ragu untuk menindak jika ada indikasi keberpihakan dari para pihak yang seharusnya netral," imbuhnya.

Jika semua pihak bersama melakukan pengawasan, maka, sambungnya, pelaksanaan pilkada akan aman dan tanpa kegaduhan. “Kita ingin pilkada yang adil, pilkada yang jujur. Jadi kalau ada yang berpihak, maka itu harus diproses," tandasnya. (dri)

Sumber: