HMI Temui Ketua DPRD Indramayu, Sampaikan Penolakan Kenaikan Harga BBM

Radarindramayu.id, INDRAMAYU – Setelah sebelumnya melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Indramayu, perwakilan mahasiswa Indramayu yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indramayu kembali mendatangi gedung wakil rakyat tersebut.

Kedatangan mereka kali ini berbeda dengan sebelumnya.Tidak ada poster, tidak ada spanduk, tidak ada pamphlet, tidak ada orasi. Yang ada hanya audesnsi.

Mahasiswa menagih janji Ketua DPRD Indramayu, H Syaefudin SH, yang akan menerima aspirasi dari para mahasiswa. Karena saat terjadi aksi unjukrasa beberapa hari lalu, ketua dan anggota DPRD tengah bertugas ke luar kota.

“Alhamdulillah hari ini saya bisa memenuhi janji, untuk menerima teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi,” ungkap Syaefudin, Rabu 31 Agustus 2022.

Syaefudin mengungkapkan, ia menyambut baik apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa HMI Indramayu, yang telah ikut berjuang membela kepentingan rakyat.

Menurutnya, DPRD sebagai perwakilan rakyat tentu saja sangat mendukung dengan aspirasi yang disampaikan HMI. Baik terkait penolakan kenaikan harga BBM, tariff  dasar listrik, dan yang lainnya.

“Kami dari DPRD sangat mengapresasi apa yang dilakukam HMI. Insya Allah aspirasi ini  akan kami sampaikan, dan semoga bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, HMI juga menyampaikan selembar kertas kepada ketua DPRD Indramayu, yang berisi sejumlah tuntutan aspirasi.

Diantaranya, HMI menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat. Terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih pasca pendemi Covid-19.

Mereka juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tariff dasar listrik, dan mendesak pemberantasan mafia di sector migas, dari hulu ke hilir.

Kemudian sebagai solusi atas kebijakan di bidang energy tersebut, HMI Cabang Indramayu merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah kebijakan.

Pertama,memperbaiki  dan  memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Kemudian membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistic.Pembatasan BBM bersubsidi ini juga harus disertai dengan pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi kebocoran.

HMI juga merekomendasikan pemerintah untuk mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas sumberdaya alam di pasar global, seperti batubara dan sawit, untuk menambah subsidi BBM dan listrik.

“Kami juga meminta pemerintah untuk merealokasikan anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM, serta mendorong percepatan transisi energy dari energy fosil ke energy baru terbarukan yang ramah lingkungan, sebagai solusi kebutuhan energy jangka panjang,” ujar Ketua HMI Indramayu, Robi Saputra.(oet)  

 

Sumber: