Ada Syaratnya! Masih Punya Pinjol Apakah Bisa Ajukan Pinjaman KUR? Simak Penjelasan Dari Kemenkeu Berikut!

RADARINDRAMAYU.ID - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini bisa semakin maju lewat bantuan modal usaha dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuka oleh bank nasional maupun swasta.

Dengan plafon hingga Rp500 juta dan bunga rendah mulai dari 3% per tahun, program ini selalu bisa menjadi solusi bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman dengan angsuran yang rendah.

Namun, terdapat salah satu pertanyaan kerap menghantui para calon debitur. Pertanyaan ini berkaitan dengan pinjaman online (Pinjol) yang juga sering dijadikan alternatif mendapatkan dana cepat.

Menurut Bayu Andy Prasetya, Kepala Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan (DJPb), riwayat pinjol berpotensi menjadi batu sandungan terbesar.

BACA JUGA:Indramayu Peringati Hari Lanjut Usia Nasional dengan Semarak, Tekankan Peran Strategis Lansia

“Sebaiknya (calon nasabah) jangan ada riwayat pinjaman online,” tegas Bayu saat memaparkan kriteria kelayakan pengajuan KUR.

Menurutnya, catatan kredit komersial seperti Pinjol tercatat dalam sistem perbankan dan dapat membuat proses persetujuan KUR terhambat, bahkan berisiko ditolak.

Meskipun plafon dan suku bunga yang diterapkan pemerintah sangat menggiurkan bagi pelaku UMKM, pinjol bisa dikatakan bukan pilihan tepat.

Bank penyalur KUR wajib melakukan pengecekan histori kredit calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

BACA JUGA:Modal Bengong Bisa Dapat Dolar Gratis dari Game Penghasil Saldo DANA Ini, Pakai Sistem Mining Uang Cuy!

Jika di catatan SLIK tercantum cicilan KUR dari Pinjol, bank akan menganggap profil risiko terlalu tinggi.

Pada akhirnya, bank akan enggan menyalurkan dana, karena khawatir debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam jangka panjang.

Keunggulan KUR terletak pada plafon besar hingga Rp500 juta dan bunga flat mulai dari 3 % per tahun, jauh di bawah suku bunga kredit komersial.

Dana ini disalurkan oleh bank umum dan BPR, dengan penjaminan pemerintah sehingga meminimalkan risiko kredit macet.

Sumber: