Pemkab Indramayu Dukung Penuh Program Revitalisasi Tambak Pantura untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa tantangan utama dalam proyek ini adalah kemungkinan terjadinya "culture shock" di masyarakat, terutama karena tambak modern ini akan berdekatan dengan kawasan industri. 

BACA JUGA:BRI Dukung Regulasi Baru DHE SDA, Optimalkan Devisa Ekspor dan Perkuat Stabilitas Ekonomi

Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan sosialisasi yang tepat sangat diperlukan, agar masyarakat dapat memahami manfaat jangka panjang dari program ini.

Pemkab Indramayu juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek ini. 

Pemerintah daerah memastikan bahwa kawasan tambak akan dipisahkan dengan kawasan industri untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan. 

Dengan strategi ini, diharapkan program revitalisasi dapat berjalan dengan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Revitalisasi tambak Pantura direncanakan untuk dimulai pada tahun 2025, dengan target operasional penuh pada pertengahan 2026. 

Diharapkan pada tahun 2028, kawasan ini akan menjadi pusat perikanan budidaya unggulan di Indonesia, dengan produksi ikan nila salin mencapai 80 ton per tahun.

BACA JUGA:Ngabuburit Tambah Seru! DANA Bagi-bagi Saldo Gratis di Event TERDAGETDAGET, Begini Tipsnya Biar Menang!

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, menyatakan bahwa saat ini banyak tambak yang mengalami kendala, seperti kualitas lahan yang menurun dan keterbatasan pakan. 

Dia berharap program revitalisasi ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat pesisir, untuk memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Staff Khusus Menteri KKP, Bambang Nariyono, menegaskan bahwa revitalisasi tambak Pantura bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga langkah strategis dalam membangun ekonomi berbasis perikanan yang kuat dan berkelanjutan.

"Tidak semua daerah mendapatkan kesempatan seperti ini dari pemerintah pusat. Ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia. 

Sumber: