Efisiensi dalam Perjalanan Dinas, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

RADARINDRAMAYU.ID — Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan rencananya untuk melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas dan kunjungan kerja. Ia juga menegaskan pentingnya optimalisasi sektor pendidikan, salah satunya melalui pembangunan ruang kelas baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Lucky Hakim seusai penutupan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 28 Februari 2025. 

Menurutnya, efisiensi perjalanan dinas dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti pertemuan yang biasanya dilakukan di luar kantor, kini dapat dilakukan secara daring.

“Untuk efisiensi, pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan di luar, kita lakukan tetap di dalam (kantor), FGD-FGD (focus group discussion),” ujar Lucky kepada awak media. 

BACA JUGA:Aturan Baru untuk Penjaga Gawang: Pegang Bola Lebih dari 8 Detik, Lawan Dapat Tendangan Sudut!

Ia menambahkan bahwa diskusi tetap penting, tetapi tidak harus dilakukan dengan bepergian jauh atau menyewa tempat seperti hotel atau ballroom. 

“Saat ini sudah ada yang namanya online meeting dengan aplikasi-aplikasi,” katanya.

Bupati Lucky juga menyadari bahwa tidak semua kunjungan kerja memiliki urgensi yang tinggi. 

Oleh karena itu, ia berencana untuk lebih selektif dalam melakukan kunjungan kerja, serta fokus pada hal-hal yang lebih prioritas.

“Memang ada kunjungan kerja yang perlu dilaksanakan, tetapi ada juga yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Maka kita akan efisiensi di kunjungan-kunjungan, FGD-FGD, perjalanan-perjalanan dinas,” ujarnya. 

BACA JUGA:Gagal Ajukan Pinjaman KUR BSI 2025? Hindari Lakukan Kesalahan Ini Auto ACC!

Ia menekankan bahwa fokus utama dalam optimalisasi anggaran adalah pada pembangunan yang nyata, seperti ruang kelas baru dan peningkatan infrastruktur seperti jalan.

Lebih lanjut, Lucky juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran dengan penuh tanggung jawab. 

"Uang rakyat ini kan dikelola oleh pemerintah dan itu setiap sepeser rupiah uang rakyat itu harus dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Sumber: