Pemerintah Utang Lagi ke Bank Dunia Rp 5,25 Triliun. Untuk apa? Berikut Penjelasannya

Pemerintah Utang Lagi ke Bank Dunia Rp 5,25 Triliun. Untuk apa? Berikut Penjelasannya

illustrasi.hutang luar negeri-screenshot disway.id-

Radarindramayu.id, JAKARTA - Bank Dunia kembali kucurkan pinjaman senilai 350 juta dolar AS atau setara
Rp5,25 triliun (kurs Rp15 ribu per dolar AS) kepada Indonesia. Untuk apa?

Pinjaman senilai 350 juta dolar AS tersebut, menurut Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu,
Kahkonen, merupakan pembiayaan baru yang diberikan pada 29 Juni 2022 lalu. Tujuannya mendukung peningkatan
dan perlindungan pembangunan modal manusia di Indonesia.

Disamping itu, dana pinjaman senilai 350 juta dolar AS tersbeut akan mendukung upaya Pemerintah Indonesia
melindungi masyarakat ketika kehilangan pendapatan. Jugaa meningkatkan akses ke layanan kesehatan, mencegah
perilaku tidak sehat, dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.

BACA JUGA:Arafah Siap Sambut Jemaah, Secara Umum Layanan Lebih Baik

"Ini adalah dukungan Bank Dunia yang pertama untuk kebijakan pembangunan modal manusia di kawasan
Asia Timur dan Pasifik," terang Kahkonen, dilansir Antara, Rabu 6 Juli 2022.

"Ini tentunya merupakan pengakuan terhadap komitmen kuat Indonesia bagi kemajuan pembangunan modal manusianya,"
tandasnya.

Kahkonen menjelaskan, pembiayaan baru ini sejalan dengan Kerangka Kemitraan Negara (CPF) Bank Dunia untuk
Indonesia selama 2021-2025. Terutama dalam membina modal manusia lewat penguatan kualitas, pemerataan gizi,
kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Jadi, pembiayaan Bank Dunia ini akan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia meningkatkan gizi ibu
hamil dan mengurangi stunting pada anak. Juga mereformasi pelaksanaan layanan terkait tuberkulosis, dan
menggunakan layanan telemedicine untuk meningkatkan akses kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil," ujarnya.

BACA JUGA:Hari Ini Ada Partai Seru Timnas U-19 vs Thailand. Catat Jamnya !

Masih menurut Kahkonen , dukungan ini juga akan membantu pemerintah dalam perpajakan untuk mencegah perilaku
merokok dan penggunaan tembakau demi kesehatan jangka panjang. Kemudian, memperkenalkan asuransi kehilangan
pekerjaan dengan tunjangan tunai, pelatihan, dan dukungan pencarian kerja demi membantu pekerja dan
keluarganya saat mengalami tekanan ekonomi dan bencana alam.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menjadi
lembaga pelaksana pembiayaan Bank Dunia tersebut. Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy mengatakan,
Indonesia tengah menghadapi globalisasi dan tak ada pilihan kecuali meningkatkan human capital competitiveness.

"Bangsa yang akan bertahan, menang, dan sukses dalam era seperti ini adalah bangsa yang berpengetahuan dan
berketerampilan, memiliki pengetahuan dan keahlian, serta berkarakter kuat," kata Muhadjir.(oet)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: