Plenary Meeting Kedua G20 EMPOWER di Yogyakarta: Empat Menteri Tegaskan Dukung Penguatan UMKM Perempuan

Radarindramayu, JAKARTA - Upaya peningkatan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan penerapan kesetaraan gender mendapatkan dukungan dari empat kementerian. Dalam pertemuan G20 EMPOWER di Yogyakarta, Rabu (18/05), empat menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri BUMN, sepakat kontribusi UMKM pada perekonomi negara selama pandemi dan masa pemulihan pasca pandemi sangat besar. Untuk itu mereka berkomitmen untuk mendukung penguatan UMKM melalui berbagai program di masing-masing kementerian.

 Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyatakan UMKM terbukti dapat memberikan kontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

 "Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa UMKM mewakili sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia. Pengembangan UMKM merupakan prioritas tinggi bagi banyak negara di seluruh dunia karena mereka dapat berkontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang. Perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga memiliki porsi usaha kecil yang relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Banyak dari mereka menjalankan bisnis sehari-hari dan bekerja sendiri."

 Menurut Menteri Bintang, UMKM yang dikelola perempuan paling terkena dampak pandemi Covid-19. Mengutip data McKinsey (2020), secara global, berdasarkan analisis beberapa survei usaha kecil menunjukkan bahwa sebelum memperhitungkan intervensi, 1,4 juta hingga 2,1 juta UMKM dapat tutup secara permanen pada empat bulan pertama pandemi. Di Indonesia, kaum perempuan memiliki dan menjalankan sekitar 50% dari sekitar 65,4 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh negeri. Namun survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menemukan bahwa dua pertiga pemilik UMKM mengalami penurunan pendapatan karena pandemi. Lebih dari 45% UMKM terlibat hutang dan harus berjuang membayar tagihan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat memberikan perhatian besar untuk UMKM yang dikelola perempuan, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Pelatihan kewirausahaan berperspektif gender adalah salah satu program yang paling sukses untuk pemberdayaan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bermitra dengan sektor swasta untuk memberikan pelatihan digital bagi pengusaha perempuan. Selain itu juga diselenggarakan pelatihan literasi digital dan bisnis untuk perempuan di industri rumah tangga, seperti literasi digital dan keuangan, keterampilan operasional, dan akses pasar.

Guna memperkuat UMKM Perempuan tersebut, Bintang menambahkan, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, yang diakui oleh The Asian Development Bank (ADB) sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia. Strategi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan memperkenalkan bidang prioritas utama dan rencana aksi untuk mempromosikan akses keuangan bagi perempuan Indonesia, mengakomodasi beragam kebutuhan, minat, dan latar belakang mereka.

 Untuk perempuan kurang mampu, dengan semangat pengentasan kemiskinan, bekerjasama dengan Kementerian BUMN juga dibuat program Mekaar, sebuah rencana pembiayaan untuk usaha mikro dan ultra-mikro perempuan. Selanjutnya, Kementerian PPPA juga mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung UMKM perempuan, tidak hanya untuk tumbuh tetapi juga untuk mengalihkan usahanya dari informal ke formal, dan untuk meningkatkan jumlah wirausaha secara signifikan serta memastikan tersedianya berbagai fasilitas untuk mendukung usaha.

 Kemen PPPA juga aktif mendorong para perempuan di tingkat grass root untuk menjadi sosok yang terampil dan berani melakukan wirausaha. Upaya meingkatkan jumlah wirausaha perempuan dan UMKM perempuan di tingkat desa dilakukan melalui Model Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA). Program ini diinisiasi sejak tahun 2021. Tahun 2022 Kemen PPPA menargetkan terbentuknya 142 DRPPA di 33 propinsi. Fokus utama wirausaha perempuan adalah bagi perempuan kepala keluarga khususnya bagi perempuan yang ditinggalkan suami akibat pandemi Covid19, perempuan penyintas bencana dan perempuan penyintas kekerasan. Hal ini menjadi salah satu indikator dari DRPPA.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, “Berdasarkan riset, pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76%, karena perempuan harus bekerja dari rumah. Di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60% pendapatan nasional, dan 64% dari 64 juta UMKM dimiliki oleh perempuan. Karena itu, saat dunia berupaya melakukan pemulihan pascapandemi dan mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, termasuk pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.”

 Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), lanjut Menteri Teten, pada Maret 2022 lalu menyelenggarakan Seminar Pemberdayaan Wirausaha Perempuan Melalui Bisnis Inklusif sebagai side event G20, mengadopsi tiga rekomendasi kebijakan berwawasan ke depan yang dapat memperkuat komitmen aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam membangun kembali produktivitas perempuan, khususnya pada UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh wanita. (Rls)

Sumber: