Hanya saja tetap tmempertahankan tokoh-tokoh PKI dan simpatisannya. Misalnya Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, Suryadarma, dan Sudibjo.
Sementara sosok-sosok atau para penentang PKI, tidak dimasukkan ke dalam Kabinet Dwikora I. Seperti Jenderal AH Nasution, Martadinata, Arudji Kartawinata, dan Artati Marzuki.
Susunan Kabinet Dwikora I inilah yang menimbulkan kekecewaan. Terutama di kalangan mahasiswa, masyarakat, dan Angkatan Bersenjata yang anti-komunis.
BACA JUGA:Blunder STY Cadangkan Thom, Starter Line Up Terbaik Timnas Indonesia Saat Ini, Verdonk Isi Bek Kiri
Ada penegasan yang menarik dari Bung Karno ketika melantik Kabinet Dwikora II pada 24 Februari 1966.
Dia menegaskan soal upaya menciptakan landasan yang kuat dan luas. Teruatama untuk bertahan serta mengefektifkan perjuangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
Hanya saja penegasan presiden pertama Indonesia itu tak menyurutkan protes dari mahasiswa dan pelajar. Paling utama protes dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI).
Para pendemo dari UI ini tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Mereka memprotes kebijakan kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
BACA JUGA:Shin Tae-yong Ungkap Kenapa Timnas Indonesia Bisa Kalah Lawan Tiongkok, 'Tidak Fokus'
Selain itu, pendemo juga berusaha menggagalkan acara pelantikan kabinet. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa.
Yakni tewasnya Arief Rahman Hakim, anggota KAMI, akibat ditembak Tjakrabirawa, Pasukan Pengamanan Presiden.
Bung Karno mengaku tidak merasa bersalah. Sang Proklamator ini menafsirkan aksi demonstran sebagai upaya untuk mendongkelnya dari jabatan Presiden.
Bahkan, Bung Karno justru membentuk “Barisan Sukarno”. Padahal para petinggi TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa seluruh rakyat adalah Barisan Sukarno. Karenanya, tidak diperlukan pembentukan secara fisik.
BACA JUGA:Ini yang Disampaikan Wapres RI Ma'ruf Amin saat Resmikan Universitas Darul Ma'arif
Tentara dan Front Pancasila juga mendukung Tritura sebagai solusi politik. Sehingga tidak perlu dihalang-halangi apalagi diperangi.
Situasi kian tak menentu. Krisis justru kian parah. Kemudian Presiden Sukarno mengundang Front Pancasila dan wakil-wakil partai politik.