Bupati Lucky Hakim Soroti Dampak Pemangkasan Dana Transfer Pusat terhadap Pembangunan Daerah

RADARINDRAMAYU.ID – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, angkat bicara terkait rencana pemerintah pusat yang akan memangkas alokasi dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Ia menilai kebijakan tersebut akan berdampak signifikan terhadap program pembangunan, khususnya infrastruktur.

Menurut Lucky, pemangkasan TKD akan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah agenda pembangunan, yang sebelumnya telah dirancang secara besar-besaran.

“Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Indramayu, tetapi juga dialami oleh banyak daerah lain,” ujar Lucky, Sabtu, 4 Oktober 2025.

BACA JUGA:Momentum Persatuan Umat dan Keteladanan Nabi Muhammad SAW di Musala Al-Mu'minin Leuwigede

Ia mengungkapkan, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat bahkan telah menyatakan bahwa, mereka tidak dapat melanjutkan pembangunan di tahun mendatang akibat pengurangan dana tersebut. 

Dari informasi yang ia peroleh dari para kepala daerah, ada pula yang menghadapi defisit anggaran hingga terpaksa berutang untuk menutupi kebutuhan belanja.

Meski demikian, Lucky tidak merinci angka pasti besaran pemotongan TKD yang diterima Kabupaten Indramayu. 

Namun ia menegaskan bahwa Pemkab Indramayu akan tetap melanjutkan pembangunan, meski harus melakukan penyesuaian terhadap skala dan prioritas proyek.

“Kami akan mencari solusi terbaik agar kepentingan masyarakat tetap terjaga. Meski ada perubahan besar dalam perencanaan, Insya Allah pembangunan di Indramayu tetap bisa berjalan,” ungkapnya.

BACA JUGA:SLIK OJK Aman, KUR BRI Lancar! Begini Langkah yang Wajib Kamu Tahu

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengumpulkan seluruh kepala daerah di wilayahnya dalam sebuah pertemuan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Selasa, 30 September 2025. 

Dalam pertemuan tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer sebesar Rp 2,458 triliun, sementara total pengurangan yang dialami oleh 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat mencapai sekitar Rp 2,7 triliun. 

Sumber: