Plt Bupati Respons Cepat Aspirasi PPDI, Perkuat Sistem Pemerintah Desa

INDRAMAYU-Plt Bupati Indramayu H Taufik Hidayat SH merespons dengan cepat berbagai aspirasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Indramayu. Hal itu terungkap saat Plt Bupati Taufik Hidayat menerima audiensi jajaran pengurus PPDI Kabupaten Indramayu di ruang kerjanya, Kantor Kompleks Gedung Sekretariat Daerah Pemkab Indramayu, kemarin. Dalam pertemuan yang dihadiri Dewan Penasihat PPDI Hilal Hilmawan SIP MIP itu, para pengurus meminta secara khusus kesediaan Plt Bupati Indramayu duduk sebagai Dewan Pembina DPD PPDI Kabupaten Indramayu. “Kami bermaksud beraudiensi sekalian mengajukan konsep untuk memperkuat sistem pemerintah desa,” kata Ketua DPD PPDI Kabupaten Indramayu, Amirudin didampingi sekretaris Suwandi Hadi Saputra beserta sejumlah pengurus. Konsep yang diajukan, sebut Amirudin, yaitu penghasilan tetap aparatur desa menjadi gaji perangkat desa dengan rincian berjenjang sesuai masa kerja. Gaji perangkat desa bersumber dari APBN sekaligus dana purna tugas bagi aparatur pemerintah desa dan tambahan penghasilan perangkat desa bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu. Sedangkan tanah bengkok melekat menjadi tunjangan. Kemudian, lanjut Amirudin, PPDI meminta perlindungan jabatan perangkat desa, dimunculkannya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), sistem pemberian gaji nontunai dan terpisah dari rekening pemerintah desa ke rekening masing-masing perangkat desa. Menjawab berbagai aspirasi tersebut, Taufik Hidayat merespons soal NIPD dan sistem pemberian gaji nontunai yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2020 nanti. “Semua aspirasi kita respons dengan cepat. Saya sepakat dengan keinginan pengurus PPDI ini untuk memperkuat sistem pemerintah desa,” tegasnya. Sementara Dewan Penasihat Hilal Hilmawan yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan, Pemkab Indramayu akan terus memberikan perhatian yang besar terhadap perangkat desa. Oleh karena itu, dirinya berharap para perangkat desa menjalin hubungan yang harmonis dengan banyak pihak terutama pemerintah daerah. “Hubungan harmonis ini tentu akan berdampak kuat pada eksistensi perangkat desa itu sendiri karena akan semakin terlindungi,” katanya. (kho)

Sumber: