Ini Tips Pengajuan Cepat Diterima dan Tabel Pinjaman KUR BRI Plafon 10 Juta - 50 Juta, Berapa Cicilannya?

RADARINDRAMAYU.ID - Di tengah tantangan modal yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan menengah, keberadaan program KUR BRI 2025 kembali menjadi solusi yang paling relevan dan bisa diandalkan.

Walaupun tidak semua UMKM membutuhkan kucuran dana besar, namun mereka seringkali memiliki kebutuhan yang mendesak muncul dalam skala kecil hingga menengah.

Baik untuk menambah stok barang, memperbaiki alat produksi, atau sekadar menjaga perputaran kas tetap stabil.

Oleh karena itu, peran KUR BRI terasa semakin nyata, karena pembiayaan ini tidak hanya menyentuh akar persoalan klasik berupa kendala akses dan modal, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang fleksibel dan terukur.

BACA JUGA:Indramayu Disiapkan Jadi Sentra Pertanian Berbasis Industri Modern

Terlebih lagi, dalam iklim usaha yang belum sepenuhnya pulih, program pinjaman semacam ini menjadi bentuk kehadiran negara yang tidak hanya simbolik, melainkan benar-benar fungsional di lapangan.

Fakta menarik lainnya, KUR BRI 2025 juga memberikan ruang pengajuan hingga nominal yang sangat kecil, yakni Rp1 juta, sesuatu yang jarang ditemui di jalur pembiayaan formal lainnya.

Pendekatan inklusif ini secara langsung memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro untuk tetap tumbuh, tanpa terjebak pada bunga tinggi yang umum dijumpai di layanan pinjaman digital non-bank.

Lalu, keringanan bunga juga menjadi alasan lain mengapa program ini terus dicari, karena jika dibandingkan dengan layanan pinjaman instan atau koperasi berbunga tinggi, KUR BRI justru menawarkan skema cicilan yang bersifat tetap dan transparan.

BACA JUGA:Formasi 4-3-2-1 Jadi Senjata Mesin Baru Persib Bandung, Target Bojan Hodak Tembus Gelar Super League

Tak hanya itu, proses pengajuannya kini semakin mudah, karena bisa dilakukan secara daring melalui BRImo atau dengan datang langsung ke kantor cabang.

Dengan plafon hingga Rp50 juta dan tenor maksimal 60 bulan, KUR BRI 2025 memang didesain untuk memberikan keleluasaan yang optimal bagi pelaku UMKM.

Sedangkan untuk pembayaran cicilan sendiri bisa disesuaikan dengan siklus usaha, tanpa harus mengganggu perputaran uang harian.

Dalam kondisi tertentu, skema ini bahkan dapat berperan sebagai penyelamat agar pelaku usaha tidak terjerumus pada pembiayaan informal yang justru merugikan dalam jangka panjang.

Sumber: