FPP Indramayu Dukung Pemerataan Dana Hibah untuk Pesantren di Jawa Barat

RADARINDRAMAYU.ID – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, terkait penyaluran dana hibah untuk pondok pesantren menarik perhatian publik, termasuk dari kalangan pesantren sendiri.

Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu menyampaikan sikap resmi mereka terhadap isu ini.

Mereka memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerataan dana hibah, yang digulirkan oleh Pemprov Jawa Barat.

Ketua FPP Indramayu, KH Azun Mauzun, menilai bahwa distribusi bantuan hibah merupakan kebutuhan yang mendesak. 

BACA JUGA:Gak Perlu Modal! Cuma Jalan Kaki Dibayar Saldo DANA Gratis Ratusan Ribu Rupiah dari Aplikasi Ini!

Menurutnya, akan lebih baik jika dibagikan secara adil dan menyeluruh kepada seluruh pesantren di Jawa Barat, bahkan hingga ke pelosok desa.

"Setiap pesantren, tak terkecuali yang berada di pelosok desa, patut mendapatkan perhatian dan fasilitas yang layak dari pemerintah provinsi," ujar KH Azun dalam forum konsolidasi FPP Indramayu, Senin (28/4/2025).

"Pemerataan hibah ini kami dukung sepenuhnya karena pondok pesantren memainkan peran sentral dalam mencetak generasi berkarakter dan mencerdaskan masyarakat," ucapnya 

Sementara itu, Sekretaris FPP Indramayu, Farhan, menekankan pentingnya ketertiban dalam proses administrasi. 

Hal ini untuk pengajuan administrasi pesantren maupun pelaporan penggunaan dana hibah. 

BACA JUGA:Persib Tinggal Butuh 2 Poin Buat Juara Liga 1, Tapi Lawan Malut di Ternate Jadi Tantangan yang Sulit!

Ia menyebut bahwa semua pesantren harus mematuhi petunjuk teknis (juknis), yang telah ditetapkan.

"Disiplin dalam administrasi adalah kunci. Jika proses pengajuan dan pelaporan hibah dilakukan sesuai juknis, maka transparansi dan akuntabilitas bantuan akan terjaga," katanya.

"Ini penting untuk menjamin kesinambungan program di masa mendatang," tambah Farhan.

Sumber: