Bawaslu Diminta Waspadai Money Politics

INDRAMAYU-Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dihelat 9 Desember 2020, akan menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat Indramayu untuk menentukan calon pemimpinnya. Namun, perhelatan demokrasi lokal lima tahunan ini rawan dengan money politics atau politik uang sehingga masyarakat tidak melihat kualitas pemimpinnya. Demikian dikatakan Pengamat Politik S Riyadi SSos kepada Radar, belum lama ini. Dikatakan Riyadi, banyaknya kepala daerah terkenan OTT KPK, harus menjadi perhatian bagi masyarakat Indramayu, agar lebih jeli dalam memilih calon pemimpinnya. Sehingga, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya money politics dalam pelaksanaan Pilkada. “Untuk itu kami mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu melalui Panwascam dan pengawas kelurahan desa (PKD) dapat secara langsung menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkati bahaya money politics dan kampanye hitam,” ujarnya. Dikatakan Riyadi, money politics sangat berbahaya bagi demokrasi karena memunculkan persaingan yang tidak sehat. Politik uang, lanjutnya, bisa merugikan pemilih, dalam jangka pendek atau panjang. Menurutnya, pemilih akan selesai transaksinya dengan calon ketika uang diberikan. Padahal, transaksi antara pemilih dan yang dipilih itu lima tahun jangka waktunya. Dalam jangka panjang, sambungnya, politik uang merupakan cikal bakal praktik korupsi politik. “Karena biaya politik tinggi, pejabat politik ketika menjabat akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan begitu besar pada proses pemilihan. Sehingga, ujungnya memainkan APBD dan proyek,” katanya. Untuk itu, pihaknya mendorong institusi pengawas pemilu untuk mengedukasi masyarakat sehingga Pilkada berjalan jujur, adil dan bermartabat, dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat Indramayu. “Panwas ini menjadi kunci dalam mengawasi prakti kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga ketegasan dan netralitas Panwas akan berpengaruh besar pada Pilkada Indramayu,” tandasnya. Senada dikatakan Casudi (42). Menurutnya, Bawaslu hingga PKD dapat mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya money politic sebelum Pilkada dimulai. “PKD jadi garda terdepan mengawasi segala bentuk pelanggaran dalam Pilkada. Kami berharap PKD bisa secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya money politics,” ujarnya. (oni)    

Sumber: