Refleksi Akhir Tahun 2024: Gubernur Baru, Target Baru
--
b. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang: Penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum pada Puncak Peringatan Hari Jalan Tahun 2024
c. Provinsi dengan kategori realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dan peningkatan PAD tertinggi dari Kemendagri.
d. Dan masih sederet panghargaan lainnya.
2. Beberapa hal yang masih perlu pembenahan, semisal di Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan persampahan regional. Apa yang terjadi di Sarimukti, saya kira, harus segera dibenahi dalam beberapa hal, semisal penanganan air lindi yang mencemari Citarum. Lalu ada pula penanganan Sungai Cilamay yang kadar COD dan BOD-nya sudah sangat jauh di atas ambang batas.
3. Penanganan kawasan kumuh harus terus diupayakan oleh Dinas Permumahan dan Permukiman, termasuk masalah air minum dan perbaikan rumah tidak layak huni.
4. Penertiban penggunaan air permukaan dan air tanah dalam di Dinas ESDM juga harus terus dioptimalkan karena berkaitan pula dengan pajak yang akan diterima.
5. Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan harus terus dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk mewujudkan “jalan mantap ekonomi lancar”.
6. Semua memang membutuhkan biaya. Artinya dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk merealisasikan semua itu.
7. Masih sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaiakn oleh Gubernur Jabar terpilih Kang Dedi Mulyadi (KDM). Semua indikator makro, semua indikator kinerja utama (IKU), semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD dan nantinya juga RPJMD, membutuhkan upaya serius untuk mewujudkannya.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus merumuskan itu semua dan menungkannya dalam sebuah rencana kerja yang terukur, akuntabel, transparan, yang pada tataran implementasinya harus dilakukan secara efektif, dan efisien.
Dengan sederet PR tersebut, masih mungkinkah Jabar berperan secara strategis di tingkat nasional? Mungkinkah Jabar akan berkontribusi dalam kancah nasional? Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur terpilih hasil pilkada 2024?
Selain pembenahan internal pemerintahan, KDM sebagai orang nomor satu di Jabar harus melakukan pula koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Selain bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jabar, KDM harus pula berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan 27 pemerintahan kabupaten/kota se-Jabar. Di luar itu, KDM juga harus berkolaborasi dengan banyak pihak lainnya di luar pemerintahan. Jadi, sederet pekerjaan sudah menanti untuk segera ditangani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: