Bupati Suport Pemekaran, DPRD Dukung Politik Anggaran

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Bupati Indramayu Hj Nina Agustina Dai Bachtiar SH MH CRA memberikan suport terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Indramayu Barat (Inbar).

Tak ketinggalan, sejumlah legislator juga memastikan posisi politiknya untuk ikut menyokong perjuangan Paguyuban Masyarakat Indramayu Barat (PMIB).

Dukungan terbuka Bupati Indramayu  disampaikan Plt Kepala Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) Teguh Budiarso SSos MSi saat acara deklarasi PMIB, Sabtu (26/11).

“Ibu Bupati menyampaikan salam kepada saya dan intinya siap mensuport pembentukan Kabupaten Inbar. Beliau juga berharap, mudah-mudahan kebersamaan kita bisa tetap terus terjalin,” ucap dia.

BACA JUGA:Seri ke-2 SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge Siap Digelar Kembali di Jungle Land Sentul 26-27 November 2022

Teguh yang juga Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu ini menyampaikan harapan sekaligus doa dari Bupati bagi para sesepuh yang tergabung dalam PMIB. Agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT.

Sehingga bukan hanya bisa berhasil menggapai tujuan. Namun dapat bersama-sama merasakan pembangunan yang dicapai pada saatnya nanti terbentuknya Kabupaten Inbar.

Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H Syaefudin SH menyatakan dukungannya atas terbentuknya PMIB demi percepatan terwujudnya Kabupaten Inbar.

Iapun menyatakan kesiapannya menyokong kebutuhan anggaran guna mendukung pemekaran Bumi Wiralodra. Anggaran wajib disediakan oleh Kabupaten Induk untuk pembangunan kantor pemerintahan, infrastruktur hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya.

BACA JUGA:Miliki Bagasi Terbesar Dikelasnya dan Fitur Y-Connect, Yamaha FreeGo 125 Connected Jadi Primadona

“Kami akan senantiasai mendukung pembentukan Kabupaten Inbar. Bahkan kami pimpinan DPRD yang hadir disini akan siap menyetujui dan menandatangi pengajuan anggaran yang diajukan eksekutif untuk kepentingan pemekaran Kabupaten Inbar. Inikan sesuai dengan amanat Undang-Undang, bahwa anggaran untuk pemekaran daerah otonomi baru menjadi kewajiban Kabupaten Induk,” jelasnya.

Senada dilontarkan wakil ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H Sirojudin SH. Terkait dengan politik anggaran, DPRD akan memberikan dukungan penuh. Pemkab Indramayu memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran untuk daerah pemekaran.

“Untuk operasional organisasi juga, saya berharap pemerintah daerah menyediakan. Tentunya harus melalui persetujuan dari DPRD. Mumpung waktunya masih dalam tahapan pembahsan APBD 2023 ya harus dimasukan oleh eksekutif. Tapi intinya satu, moratorium harus dicabut dulu,” tandasnya.

BACA JUGA:Tips Berkendara di Musim Hujan dengan Sepeda Motor Matik

Sumber: