Dana Pendidikan Nonformal Dinilai Belum Memadai, Komisi II Minta Warga Belajar PKBM Ditambah

INDRAMAYU-Komisi II DPRD Indramayu menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Selasa (20/4). Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah terkait masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Indramayu, yang hanya tamat SD.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Drs H Caridin MSi mengungkapkan, salah satu pogram yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) adalah melalui pendidikan kesetaraan. Yaitu melaui program kejar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Dinas Pendidikan juga sudah memiliki data calon warga belajar yang akan menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan. Mereka akan mengikuti pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Jumlah calon warga belajar pendidikan kesetaraan yang akan menerima BOP Pendidikan Kesetaraan sebanyak 4.972 orang, dan akan tersebar di 159 PKBM. Jumlah tersebut terdiri dari 519 warga belajar Kejar Paket A (setara SD) tersebar di 42 PKBM, Kejar Paket B (setara SMP) sebanyak 1.673 orang tersebar di 67 PKBM, dan Kejar Paket C (setara SMA) 2.780 orang tersebar di 159 PKBM.

Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam SH KN, berharap kepada pemerintah Kabupaten Indramayu agar meningkatkan jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan. Menurutnya, untuk mendongkrak angka rata-rata lama sekolah (RLS), jumlah warga belajar harus ditambah.

“Dalam rangka meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, kami minta agar Dinas Pendidikan menambahkan jumlah warga belajar yang dibiayai APBD Kabupaten Indramayu,” kata Dalam, Selasa (20/4).

Dikatakan, di Kabupaten Indramayu saat ini hanya ada satu Lembaga Pendidikan Nonformal/PKBM Negeri. Sementara PKBM yang dikelola masyarakat ada 131 PKBM.

Politisi PKB ini juga menyinggung tentang program prioritas Pemkab Indramayu untuk Bidang Pendidikan. Dimana pada poin 4 disebutkan “Bebas Biaya Pendidikan Nonformal/Kejar Paket A,B, dan C”. Menurutnya, program tersebut saat ini belum didukung dengan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Indramayu.

“Untuk bebas biaya pendidikan non formal, harus didukung dengan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Indramayu,” tegasnya. (oet) 

Sumber: