Pemkab Indramayu Tegaskan Komitmen Anti Korupsi, Bupati Lucky: Kami Akan Terus Berbenah Agar Bebas Korupsi

Pemkab Indramayu Tegaskan Komitmen Anti Korupsi, Bupati Lucky: Kami Akan Terus Berbenah Agar Bebas Korupsi

Bupati Lucky Hakim bersama Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, saat menghadiri penandatanganan komitmen anti korupsi, di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (4/6/2025). -Istimewa.-radarindramayu.id

RADARINDRAMAYU.ID - Bupati Indramayu Lucky Hakim berkomitmen komitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berpengaruh positif lewat pencegahan korupsi yang terintegrasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi, yang dilakukan antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD berlangsung di Gedung Pakuan Bandung, Rabu, 4 Juni 2025. 

Dalam acara tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Ketua APDESI Kabupaten Indramayu. 

Lucky Hakim mengapresiasi pendampingan dan pengawasan yang dilakukan KPK, khususnya melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). 

BACA JUGA:Sekali Klik Langsung Cuan Rp931.000, Temukan Link Saldo DANA Kaget Hari Kamis Malam Jumat, Edisi 5 dan 6 Juni

Ia menegaskan, pemerintah daerah Indramayu akan terus "beberes" demi menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi. 

"Kami komitmen terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu ini. Dengan menggandeng KPK dan pendampingan semoga terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin baik," tegasnya. 

Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sirojudin, mengatakan bahwa DPRD Indramayu siap mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi, termasuk dalam hal transparansi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah serta pengelolaan keuangan daerah. 

"Lembaga DPRD akan memaksimalkan fungsinya terutama di fungsi penganggaran dan juga pengawasan bagi pemerintah daerah. Kami terus bersinergi agar bisa berjalan maksimal," ujar Sirojudin. 

BACA JUGA:Resmi! Ini Dia Line Up Final Squad Timnas Indonesia vs China Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan bahwa pemerintahan harus berjalan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Lebih lanjut, kata Dedi, aksi pencegahan korupsi adalah wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu, mesti dimulai sejak perencanaan dengan matang, hingga pada akhirnya mendapatkan hasil akhir yang maksimal sehingga bisa berjalan efisien dan berpengaruh positif. 

"Audit investigatif harus terus dilakukan terutama pada sektor perencanaan. Perhatikan juga outcome-nya," kata dia.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait