JAKARTA, RADARINDRAMAYU.ID – Koordinator Aksi Aliansi Muda Riau (AMAR), Nofer menyampaikan tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa dan menangkap semua ctalon Kepala Daerah di Riau (Calon Gubernur/ Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota) yang terlibat kasus korupsi, dan mempunyai masalah hukum, di Jakarta, Selasa (3/9/24).
Nofer juga menegaskan untuk mengusut dugaan kasus korupsi di BUMD Riau (PT. SPR Langgak), yang saat ini sudah masuk dalam penyidikan, yang melibatkan mantan Gubernur Riau.
“Audit hasil PI 10% migas yg masuk ke Riau” ungkap Nofer sekaligus meminta kepada KPK dan pihak penegak hukum, tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi di Riau.
Nofer berorasi di depan KPK, sejatinya Indonesia maju menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia. Indonesia maju dari bidang pemerintahan yang bersih.
Pemerintahan yang bebas dari korupsi memiliki kerja yang transfaran dan akuntabel. Menuju pemerintahan yang bersih dimulai dari kapasitas building kepemimpinan yang jujur dan bersih. Membangun daerah yang maju dan modern.
BACA JUGA:Baher-Kasan Punya Semangat 'Wong Dewek'
“Persoalan yang ada di Pemerintah Riau dimulai dari tata kelola pemerintah yang tidak bersih, terjadi kompromi kekuasaan oleh kepala daerah dengan koleganya, sehingga menjadikan daerah tidak maju dan banyak keuangan negara di Riau bocor, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Nofer, yang juga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Lanjut Nofer, "oleh sebab itu kami dari Aliansi Muda Riau (AMAR) menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024, akan terus mengawal dan memberikan masukan kepada pihak yang berwenang, agar menuntaskan persoalan kasus korupsi dan hukum di Riau, sehingga kepala daerah di Riau yang terpilih nanti harus betul-betul bersih, dan terbebas dari hukum dan kasus korupsi," pungkasnya.