Dialog Politik oleh Migrant CARE: Cabup dan Cawabup Indramayu Bahas Perlindungan Pekerja Migran

Dialog Politik oleh Migrant CARE: Cabup dan Cawabup Indramayu Bahas Perlindungan Pekerja Migran

Para pekerja migran dan purna migran berfoto bersama calon Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin (27/10/2024). --radarindramayu.id

RADARINDRAMAYU.IDMigrant CARE Indramayu, sebuah organisasi yang peduli terhadap purna migran, mengadakan dialog politik yang melibatkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, pada Ahad, 27 Oktober 2024. 

Acara ini berlangsung di Aula Grand Trisula Hotel, Jl. Di Panjaitan No.77, Karanganyar, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, dan dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk purna migran beserta anggota keluarganya, dan sejumlah aktivis sosial.

Dialog ini bertujuan untuk membahas peta jalan pelindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, mengingat peran penting pekerja migran dalam pembangunan daerah. 

Dalam pembukaannya, Koordinator Migrant CARE Indramayu, Santosa, menekankan pentingnya melindungi hak-hak pekerja migran, yang seringkali rentan terhadap eksploitasi dan masalah hukum di luar negeri.

Ketiga pasangan calon (paslon) telah diundang oleh Migrant CARE. Namun, dari ketiganya hanya perwakilan dari paslon nomor urut 2 yang hadir, yakni H Syaefudin sebagai calon Wakil Bupati (cawabup). 

BACA JUGA:Terlalu Banyak Pemain Naturalisasi, Media Vietnam Sindir Indonesia yang Tak Memiliki Target untuk Juara AFF

H. Syaefudin datang mewakili Lucky Hakim yang berhalangan hadir. Ia berkomitmen untuk memperhatikan dan mewujudkan perlindungan bagi para pekerja migran. 

"Saya berkomitmen dan akan berupaya untuk mewujudkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), beserta anggota keluarganya di Kabupaten Indramayu," ungkapnya. 

Acara ini diakhiri dengan kontrak politik antara cawabup Syaefudin dengan Migrant CARE, di mana terdapat tujuh poin yang menjadi fokus Syaefudin untuk PMI. 

Tujuh poin itu antara lain: menyiapkan kebijakan untuk PMI, pemberdayaan PMI, memberikan akses dan partisipasi politik bagi PMI melalui musyawarah, segera menerbitkan Peraturan Bupati terkait Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, mendukung anggaran yang memadai untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), membentuk layanan migrasi aman, dan memberi pengawasan terhadap layanan migrasi aman. 

Melalui dialog ini, Migrant CARE berharap dapat mendorong para paslon untuk lebih serius dalam merumuskan kebijakan, yang berpihak kepada pekerja migran dan keluarganya, sehingga Indramayu dapat menjadi daerah yang lebih aman dan sejahtera bagi semua, khususnya pekerja migran dan purna migran. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: