Pemkab Cirebon Tetapkan Tanggap Darurat 7 Hari

CIREBON, RADARINDRAMAYU.ID - Dampak banjir di Cirebon timur cukup luas. Beberapa wilayah masih ada yang terendam banjir hingga Kamis siang 7 Maret 2024.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon secara resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Masa tanggap darurat bencana banjir itu, ditetapkan selama tujuh hari ke depan dengan ditandatangani oleh Bupati Cirebon H Imron MAg, sekda, dan unsur Forkopimda.

Asda III Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon Hadi Suryaningrat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir wilayah timur Kabupaten Cirebon di Aula Paseban, Setda, Kamis 7 Maret 2024.

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi Harga Beras, Pemkab Tangerang Minati Beras Indramayu

Dalam rapat itu, sejumlah SKPD terkait mulai merumuskan dan mempersiapkan penggunaan dana tanggap darurat setelah SK tanggap darurat bencana ditetapkan.

Penggunaan dana tanggap darurat tersebut bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2024. “Kita sedang mempersiapkan penggunaan dana tanggap darurat untuk penanganan banjir dan penanganan sosial di wilayah timur, termasuk juga rencana ke depannya," kata Hadi.

Pihaknya segera melakukan inventarisasi ke titik banjir untuk penanggulangan sementara. Menurutnya, temasuk kegiatan sosial pemberian bantuan berupa makanan dan minuman kepada masyarakat yang terdampak, harus disegerakan.

“Dana tanggap darurat ini akan segera dilakukan untuk penanganan banjir di wilayah tersebut. Sekarang belum tahu berapa besaran anggarannya, mungkin menunggu besok (hari ini, red)," ujarnya.

BACA JUGA:Datangi Korban dan Pelaku Bullying, Bupati Nina Minta Pihak Sekolah untuk Mengawasi Kegiatan Siswa

Ia menjelaskan, jika besaran rancangan anggaran sudah ada, nantinya akan direview oleh Inspektorat. Hal itu agar dana yang digunakan bisa fokus untuk memprioritaskan penanganan masyarakat terdampak banjir.

Menurutnya, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah alat kebersihan, makan, minum, dan kesehatan yang yang harus disegerakan.

Selain itu, yang dibutuhkan masyarakat adalah penanganan sedimentasi sungai yang sudah tidak mampu lagi menampung tingginya debit air saat musim hujan disertai air kiriman dari hulu. “Ini yang banyak diusulkan oleh para camat," paparnya.

Dengan adanya SK tanggap darurat ini, imbuh Hadi, BBWS CC sendiri sudah merespons kondisi tersebut. SK tanggap darurat bakal segera dijadikan sebagai bahan regulasi yang akan dibuat oleh BBWS CC untuk melakukan Contract Change Order (CCO) terhadap kegiatan yang ada di daerah lain, untuk segera dilakukan di Kabupaten Cirebon.

Sumber: