144 Sekolah Baru Mulai Dibangun Pemprov Jabar, Target Selesai 2029

Sekolah tersebut terdiri dari jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemda provinsi. 

Ditemui usai BEJA (Bewara Jawa Barat) Vol. 1 di Gedung Sate, Kota Bandung, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jabar Taufik Budi Santoso mengatakan, pembangunan 144 sekolah baru tersebut berdasarkan kajian dari Dinas Pendidikan Jabar bahwa ada 144 kecamatan yang terdapat SMK, SMA swasta, tapi sekolah negeri tidak ada. 

“Kita asumsikan perlu 144 sekolah baru yang harus dibangun pada tahun 2024,” kata Taufik, Selasa 9 Januari 2024.

Dengan dibangunnya 144 sekolah baru, maka ke depan seluruh kecamatan di Jabar ada SMA dan SMK negerinya. 

Taufik menuturkan, sebelum dibangun singgah dulu dulu akan memastikan sekolah yang saat ini masih beraktivitas namun bukan pada aset Pemprov Jabar. 

"Kita mulai tahun 2024 ini, paling tidak memastikan dulu sekolah-sekolah yang sekarang masih melakukan kegiatannya bukan di asetnya pemprov."

“Jadi nanti kita bangun dulu beberapa sekolah, nanti nanti akan dipindahkan yang semula sewa itu bisa di tempat yang dibangun oleh pemerintah,” tuturnya. 

Untuk anggaran pembangunan 144 sekolah baru, Taufik belum bisa menyebutkan angkanya. 

Ia hanya menyebut rata-rata untuk membangun 1 unit sekolah dibutuhkan kurang lebih Rp3 miliar. 

“Angkanya nanti kita sampaikan lebih lanjut. Yang pasti pembangunan satu sekolah membutuhkan anggaran kurang lebih Rp3 miliar, itu kebutuhan minimal, belum termasuk aset tanahnya itu tergantung lokasi,” ungkapnya. 

Taufik melanjutkan, harga tanah di Kota Depok lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jabar. 

Untuk itu memikirkannya terus menginventarisir termasuk bekerja sama dengan pemda kabupaten/kota terkait upaya pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi fasilitas pendidikan. 

"Kota Depok tentunya harganya akan lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Tapi kita sedang inventarisir dan kita coba kerja sama dengan pemkab dan pemkot bagaimana memanfaatkan fasos dan fasum yang ada di kabupaten/kota untuk bisa diakses menjadi SMA/SMK," jelasnya. 

Selain itu, dalam pembangunan 144 sekolah baru, juga membuka kemungkinan kerja sama dengan badan usaha melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR). 

“Kita membuka kemungkinan dari CSR untuk anggarannya kalau ada badan usaha yang mau berkontribusi,” ucap Taufik.

Prioritas pembangunan sekolah baru itu akan diutamakan bagi wilayah yang sudah tersedia aset tanahnya. 

“Dari 144 itu kita akan memprioritaskan wilayah yang asetnya sudah tersedia, terutama aset tanah. Karena ini penting, pembangunan bisa dilakukan jika asetnya tersedia,” sebutnya.