Kecewa Progres Pemekaran, Warga Cirebon Timur akan Kepung Gedung DPRD

“Sebab, teman-teman di pemerintahan sendiri kaitan dengan kajian pemekaran Cirebon Timur siapnya di Desember," ucapnya. Menurutnya, secara alur pemerintahan persetujuan paripurna itu harus mempunyai dasar.

Pertanyaannya, kata dia, apakah kajian CDOB sudah selesai atau belum. “Kalau belum kelar, terus apa yang mau disetujui. Makanya saya sampaikan lagi, kita ingin rapim terlebih dahulu membahas surat permintaan bupati yang masuk ke DPRD," imbuhnya.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Sekretariat Pemkab Cirebon Yadi Wikarsa MSi saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa niat pertama saat mengirimkan surat ke DPRD adalah meminta alokasi waktu atau jadwal dalam paripurna. Kemudian disusul dengan surat yang kedua berkaitan dengan permohonan membahas bersama tentang CDOB.

BACA JUGA:Warga Desa Kongsijaya Gelar Tradisi Sedekah Bumi

BACA JUGA:Angkat Tema Anime, Skutik Classy Yamaha Jadi Daya Tarik di Event Jak-Japan Matsuri 2023

“Dari surat kedua ini, berharap ada tujuan dengan pembahasan khusus terkait dokumen yang telah kita buat sebagai bahan untuk berdiskusi jelang paripurna. Ketika dipandang itu terlalu sederhana, maka harus diekspos berdasarkan kajian dari Injabar. Itu yang kita pegang," pungkasnya.

Sebelumnya, agenda rapat koordinasi pimpinan dan ketua fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon pada Selasa (21/11) urung digelar. Padahal, sejumlah fraksi dan pimpinan DPRD menunggu sejak pukul 09.00 hingga 14.00 siang, namun tak ada kabar. (dri/sam)

Sumber: