Bawaslu Bakal Kuatkan Pengawasan Partisipatif

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID-Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu memprediksi politik identitas bakal menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam Pemilu 2024.

Karenanya, untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

“Tidak mungkin kualitas pemilu seperti yang kita harapkan bersama dapat terwujud tanpa peran serta masyarakat,” kata Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi SHI, kemarin.

Bawaslu lantas mengadakan rapat perencanaan strategi penguatan pengawasan partisipatif bertempat di kantor Sentra Gakkumdu Indramayu. Pesertanya, seluruh pimpinan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan.
Bawaslu Kabupaten Indramayu juga menghadirkan narasumber, Arif Nur Alam, Deklarator Komunitas Pemilu Bersih.

BACA JUGA:Dirops BPR KR Indramayu: Bongkar Para Pelaku Tidak Pidana Korupsi

BACA JUGA:Bupati Nina Baru Dilantik, Kredit Macet Sudah Rp 29 Miliar

Dalam paparannya, Arif Nur Alam menjelaskan pengawasan pemilu bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tapi menjadi tugas bersama semua elemen masyarakat.

Pengawasan partisipatif masyarakat menurut Arif, juga dapat membantu penyelenggara pemilu lebih berintegritas, kredibel, dan akuntabel. “KPU dan Bawaslu tak bisa meningkatkan kualitas pemilu sendirian, butuh dukungan dan dorongan masyarakat secara aktif,” jelasnya.

Menurutnya, pengawasan partisipatif bisa dengan memperkuat komitmen desa anti politik uang, membentuk forum warga dari masyarakat, KKN tematik dari lingkungan kampus, atau program Saka Adhyasta Pemilu dari segmen sekolah.

Pengawasan partisipatif juga dapat mencegah dan menangkal penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2024 yang ditengarai akan melemahkan kualitas pemilu itu sendiri.

BACA JUGA:Pasar Tradisional Sepi, Jualan Online Jadi Solusi

BACA JUGA:Tak Kunjung Dikembalikan Uang Tabunganya, Nasabah Segel Kantor BPR Karya Remaja

Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengimbau agar dalam pelaksanaan Pemilu 2024 tidak menggunakan tempat-tempat ibadah untuk kampanye, kata Arif sebenarnya bisa dijadikan sebagai anasir akan dimainkan politik model jenis ini dalam pemilu 2024.
 

“Pernyataan ini sebenarnya bisa dilihat sebagai antitesa atas kemungkinan dijalankannya model politik seperti ini. Masyarakat harus sigap dan tangkas untuk berpartisipasi dalam pengawasan bersama Bawaslu,” tambahnya.

Sumber: