Masalah Keuangan Daerah yang Gagal Bayar, DPRD Panggil Sekda dan BPKAD

Masalah Keuangan Daerah yang Gagal Bayar, DPRD Panggil Sekda dan  BPKAD

Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Dede Ismail.-agus panther-Radarkuningan.com

KUNINGAN, RADARINDRAMAYU.ID - Masalah kegagalan Pemkab Kuningan membayar di akhir 2022 terhadap pihak ketiga, disoroti Anggota DPRD Kuningan. Rencananya, pekan depan wakil rakyat daerah tersebut akan memanggil Sekda dan kepala BPKAD. Pemanggilan ini terkait masalah keuangan daerah yang kondisinya kritis.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Dede Ismail tak menampik isu gagal bayarnya pemkab terhadap pihak ketiga. Dia sendiri sering mendapat keluhan dari rekan dan juga penerima hibah yang anggarannya dari Pemprov Jawa Barat.

Seperti yang dikutip dari radarkuningan.id, "Ya memang saya mendengar langsung kabar gagal bayar oleh pemerintah jelang akhir tahun. Pihak ketiga atau rekanan mengaku belum dibayar meski pekerjaannya sudah beres. Ada juga penerima hibah yang juga belum dibayarkan," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan tersebut, Senin 2 Januari 2023.

Untuk mengetahui kondisi keuangan pemkab, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak pihak terkait. Namun masih dalam situasi reses, pemanggilan diagendakan pekan depan usai reses.

BACA JUGA:Tingkat Konsumsi Rokok Lebih Tinggi dari Telur dan Ayam. Pemerintah Kembali Naikan Harga Rokok Per 1 Januari

"Insya Allah pekan depan memanggil Pak Sekda dan Kepala BPKAD. Sebab, mereka yang tahu kondisi keuangan pemerintah daerah. Nanti akan diketahui, masalahnya setelah dapat penjelasan," tegas Deis, panggilan akrabnya.

Jika memang pemkab gagal bayar di akhir tahun, membuat dirinya sebagai wakil rakyat merasa prihatin. Alasannya, anggaran untuk kegiatan pembangunan sudah dialokasikan di APBD Kuningan tahun 2022.

"Sehingga tak mungkin gagal bayar. Kecuali anggaran itu digeser untuk yang lainnya," kata Deis.

Dia juga mendapatkan informasi terkait penerima hibah yang belum menerima pencairan dana itu. Padahal anggaran hibah terutama dari bantuan provinsi sudan dianggarkan di APBD 2022.

"Kendalanya itu apakah anggaran hibah dari bantuan provinsi sudah turun, atau memang masih tertahan di provinsi. Ini yang harus diketahui, agar jelas semuanya," pungkas Deis.

BACA JUGA:Ridwan Pensiun, Ini Dua Kandidat Plt Kadis PUTR

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: