DPD PKS Indramayu Gelar Flashmob Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Radarindramayu.id, INDRAMAYU - Seiring dengan aspirasi penolakan rakyat yang terus bergulir terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi, kader dan simpatisan DPD PKS Indramayu turut serta menyuarakannya dengan menggelar aksi Flash Mob secara serentak di semua titik di Indramayu, Sabtu, 10 September 2022.

Mereka berdiri berjejer di pinggir jalan di tengah keramaian sambil membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan-tuntutan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurut Ketua DPD PKS Indramayu, H Ruswa MPdi, aksi flashmob ini dilaksanakan di enam titik di Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini bagian dari cara PKS menyatakan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi.

"Ini akan membebani kehidupan masyarakat bawah, dimana dampak dari kenaikan BBM ini adalah ikut naiknya harga harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami ikut prihatin atas kondisi tersebut,” tuturnya.

BACA JUGA:PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Minta Kenaikan Dibatalkan

“Semoga pemerintah bisa mencabut kebijakan penaikan harga BBM dimaksud, PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, jangan bikin rakyat tambah sengsara" ujarnya di tengah-tengah aksi.

Para peserta aksi mengenakan baju seragam warna putih dan oranye yang merupakan warna partai, mereka hanya berdiam di satu titik keramaian tanpa melakukan aksi long march atau sejenisnya,tapi dengan memegang poster penolakan kenaikan harga BBM.

 Enam titik lokasi tersebut berada di Bunderan Kijang - Bunderan Perahu wilayah kota Indramayu, Bunderan lampu merah Karangampel - Pasar Karangampel, Bunderan lampu merah Jatibarang, rel kereta Pasar Terisi, Pertigaan Karangsinom, dan  pertigaan Pasar Patrol.

BACA JUGA:Penyampaian RAPBD 2023 Hanya Dilakukan Pejabat Eselon II. DPRD Geram, Minta Wabup Lucky Hakim Dipanggil

Menurut Kordinator Aksi, drh Imamuddin Jamil, PKS akan senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Hal itu, kata dia, merupakan bentuk konsistensi dari PKS terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dibuktikan dengan sikap PKS yang merupakan satu dari sedikit partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Kami menuntut keputusan itu untuk dibatalkan, dan pemerintah harus mengkaji ulang lagi. Karena, ini memicu kenaikan harga yang lain yang sangat kompleks,”ucap Imamuddin kepada media.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup alasan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, dia menyebut, keputusan itu terkesan dipaksakan. Dia beralasan, saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia belum pulih perekonomiannya usai di hantam badai Pandemi covid-19 beberapa tahun lalu.

"Apalagi angka kenaikan yang diatas 30% dan dilakukan tiba-tiba membuat shock secara sosial maupun ekonomi bahkan politik," tandasnya.

 

Sumber: