Minta Solusi Atasi Banjir Rob, Rendam Ribuan Rumah hingga Tempat Publik

Radarindramayu, KANDANGHAUR-Bencana banjir rob kembali menerjang wilayah pesisir Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur. Terjadi sejak sepekan lalu dan masih berlangsung hingga Senin (23/5).
Banjir air laut pasang kali ini diperparah dengan curah hujan tinggi dan meluapnya debit air Kali Cilalanang dan Sumber Mas.

Rob rutin datang saban menjelang sore hingga pagi hari. Membuat aktivitas warga disana yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan terhambat.

Banyak nelayan pilih turun jangkar. Mereka memilih tinggal di rumah masing-masing sembari mengamankan barang-barang penting.

Kuwu Desa Eretan Wetan, H Edi Suhedi menyebutkan, banjir rob merata di semua blok. Tak hanya pemukiman warga, limpasan air laut juga merendam jalan dan tempat publik.

BACA JUGA:Kakek Menikah dengan Gadis 19 Tahun di Subang, Segini Mas Kawinnya

BACA JUGA:Pikachiu Demokrasi

Ketinggian rob di permukiman warga hingga sekitar setengah meter. Tetapi warga tak ada yang mau mengungsi.

Walau begitu, warga diminta tetap waspada lantaran banjir rob diprediksi bakar terus terjadi. “Kita sudah siapkan lokasi pengungsian. Di kantor desa dan tempat lain yang aman,” ujarnya.

Kuwu Edi mengaku, sudah kewalahan mengatasi rob. Meski telah berpengalaman menjabat sebagai Kuwu Eretan Wetan selama tiga periode, ia belum juga menemukan solusi terbaik.

BACA JUGA:Mirip Tsunami, Banjir Rob Tiba-Tiba Datang Terjang Kawasan Tanjung Emas Semarang

BACA JUGA:Jadi Tontonan Warga, Pria Ancam Ledakan Bom di Majalengka Diikat di Tiang Gawang Sepak Bola

Hingga kini, rob masih menjadi hal yang menakutkan bagi ribuan warganya yang bermukim di kawasan pesisir pantai utara laut Eretan.

“Terus terang kami sudah kewalahan harus bagaimana lagi. Apalagi ada asal ada rob datang, pemerintah desa yang disalahkan. Kenyang saya dimarahi warga,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya kembali meminta solusi sekaligus bantuan kepada pihak terkait bagaimana cara mengatasi rob. Terutama Pemkab Indramayu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Sumber: