DPRD Indramayu Bahas Lebih Detil Raperda LPj APBD 2025

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tahapan tersebut dilakukan setelah DPRD Kabupaten Indramayu menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Indramayu atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Raperda tentang LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada 24 Juni 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Dra Hj Nurhayati MPdI didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Kiki Zakiyah SE. Sementara itu, Bupati Indramayu diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Dr Ahmad Syadali MEd, serta dihadiri jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dr Ahmad Syadali membacakan jawaban Bupati Indramayu atas pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu. Jawaban tersebut mencakup pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, capaian kinerja pemerintah daerah, serta upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA:Peringati Harganas 2026, Indramayu Gaungkan Tema 'Ayah Wajib Hadir'

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Golkar terkait realisasi belanja daerah, Ahmad Syadali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat maksimal dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,74 triliun atau 99,15 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga sepakat bahwa optimalisasi pendapatan harus terus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sumber pendapatan daerah.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan mengenai tantangan berkurangnya transfer keuangan dari pemerintah pusat, Ahmad Syadali menjelaskan bahwa kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian alokasi anggaran daerah sehingga beberapa program mengalami pengurangan. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

BACA JUGA:Pabrik Rumah Kayu di Pilangsari Terbakar, Petugas Damkar Sempat Alami Kesulitan Karena Asap Tebal

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan potensi ekonomi daerah secara kolaboratif.

Adapun menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, pemerintah daerah memaparkan berbagai program pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memastikan peningkatan kualitas infrastruktur jalan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.

Terakhir, menjawab pandangan umum Fraksi PKS-Perindo serta Fraksi Demokrat-NasDem, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai saran dan masukan yang diberikan.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kawasan peruntukan industri, penyusunan kajian ketenagakerjaan bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), serta pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indramayu REANG yang maju dan sejahtera.

Sumber: