Utang Petani Indramayu Tembus 1,4 Triliun, Tapi Lebih Baik dari Subang dan Karawang!
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi memimpin rapat dengan BPS dan DKPP, di ruang kerja Komisi II, Rabu (17/9/2025).--radarindramayu.id
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan “Kabupaten Indramayu dalam Angka 2025," tercatat bahwa sektor pertanian, perburuhan, dan kehutanan memiliki utang pada bank umum sebesar Rp1.493.558.170.494 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tahun 2023.
Atas dasar tersebut, hari ini, Rabu 17 September 2025, DPRD Indramayu Komisi II mengundang BPS Indramayu dan DKPP Indramayu, untuk mengadakan rapat kerja tindak lanjut di ruang kerja Komisi II.
"Kami (DPRD) Komisi II berinisiatif memanggil DKPP selaku stakeholder dan BPS selaku yang mengeluarkan data itu," ujar Imron Rosadi ketua Komisi II, kepada Radar Indramayu.
Imron memahami mungkin masyarakat yang berutang lantaran tidak punya modal untuk sawahnya.
"Tapi kalau boleh kami sarankan, para petani Indramayu untuk mengelola sawahnya jangan sampai berutang di para tengkulak, karena ini akan membebani hidup mereka," kata dia.
Di masa mendatang, DPRD Indramayu Komisi II berkomitmen terus mengawal persoalan yang menyangkut kesejahteraan para petani.
Sama halnya dengan DKPP, Imron juga berharap produksi pertanian bisa meningkat.
"Kira-kira petani Indramayu ini produktivitasnya semakin bertambah. Agar bisa menutupi utang, terus untuk bisa mengelola lahan lebih lanjut lagi," kata Imron, atau yang akrab disapa Kang Imong.
Lebih lanjut, Kang Imong juga mengharapkan produksi pertanian bisa mencapai 8 ton atau lebih dalam satu tahun.
"Jadi kalau hari ini masih kita asumsikan petani Indramayu hanya mendapatkan 7 ton, ya kira-kira bisa naik, bisa 8 ton, bisa 9 ton," harapnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
