HPI Pengembangan Pariwisata di Indramayu Harus Jadi Renstra Pemerintah Daerah

INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID — Sektor pariwisata di Kabupaten Indramayu mendapat sorotan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) DPC Indramayu terutama dalam hal bagaimana pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Indramayu.

Hal itu disampaikan Ketua HPI DPC Indramayu Nang Sadewo, Rabu (9/7/2025), menurutnya ketika berbicara tentang pariwisata harus melihat beberapa faktor seperti identitas atau kekayaan daerah, Kabupaten Indramayu punya dua potensi yang bisa menjadi kekayaan pariwisata yaitu maritim dan agraris.

“Kalau maritim itu wisata pantai ya, agraris nya agro wisata, maka harus bisa dicari formula antara pemerintah daerah dengan stakeholder baik itu pengusaha jasa wisata, kelompok penggerak wisata atau kelompok sadar wisata, maupun organisasi lainnya, seperti persatuan travel, Asosiasi Tour Guide, maupun Tour Leader, dan harus dimasukan dalam rencana strategis (Renstra) karena tidak bisa pemerintah bekerja sendiri,” paparnya.

Sehingga, Lanjut Sadewo untuk mengembangkan pariwisata membutuhkan strategis dalam membangun kerjasama yang baik, kemudian Pemerintah Daerah juga harus bisa mengklarifikasi mana saja destinasi yang berkembang sudah permanen, dan milik swasta yang sudah ajeg, dengan detinasi rintisan agar dari segi PAD untuk rintisan tidak dipaksakan nilainya, karena pariwisata basisnya laba dan rugi.

BACA JUGA:Rp450.000 Langsung Masuk ke E-Wallet, Dapatkan Kesempatan Terbatas untuk Klaim DANA Kaget Hari Ini Sekarang!

“Untuk destinasi rintisan ini ya bukan berarti tidak berkewajiban, namun lebih pada bagaimana bisa mengelolah dengan baik agar bisa berkembang, maka pelan-pelan kewajibannya mulai dari pengelolaan retribusi parkir terlebih dulu, nanti seiring perkembangan berlanjut pada kewajiban pemerintah yang lebih besar,” terangnya.

Kemudian apabila ada kerjasama, harus status yang jelas mulai dari kelembagaan pengelolah pariwisata seperti  kelompok, badan usaha, atau kelompok masyarakat yang setara dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Dan pada dinas ada tiga bidang yakni bidang detinasi, bidang promosi, dan bidang UMKM, termasuk A3 Pariwisata (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas).

“Pemerintah juga jangan sengklek, pariwisata harus PAD itu tidak bisa, karena sekarang juga kita harus beradaptasi dengan aturan-aturan baru di birokrasi yang paling tinggi, Kementrian sendiri sudah dipecah Pariwisata sendiri Ekrafnya jadi badan, ini harus kita pelajari bersama,” kata Sadewo.

Sedangkan khusus di Kabupaten Indramayu, lebih lanjut Sadewo menyebutkan rencana strategis (Renstra) harus disusun dengan baik termasuk rencana induk pengembangan pariwisata (Riparda) itu seperti apa, karena sekarang itu meskipun ditengarai wisata itu agro atau maritim tidak bisa meninggalkan pariwisata sejarah dan budaya daerah.

BACA JUGA:Satu Pengendara Tewas dalam Kecelakaan Motor di Jalur Pantura Losarang

“Wisata sejarah budaya tidak perlu modal besar karena tempat-tempatnya sudah ada kelompok sadar wisatanya, cukup dengan pengetahuan literasi tentang kebudayaan dan sejarah, sehingga mampu menyakinkan masyarakat bahwa Indramayu itu menarik untuk di kunjungi turis domestik itu juga yang perlu kita optimalkan,” ujarnya.

Sementara terkait pembenahan sektor pariwisata di Kabupaten Indramayu, menurut Sadewo jika bicara tentang regulasi kaitannya dengan perizinan harus lunak tapi terukur hal itu sudah ditunjukan Bupati Indramayu saat ini, dan komunikasi dengan para stakeholder khususnya dibidang pariwisata.

Kemudian saat bicara investor jangan ukurannya investor besar terlebih dulu, namun lebih pada bagaimana menghidupkan area wisata tersebut.

“Kelompok sadar wisata yang menghidupkan area wisata bisa juga disebut investor karena mereka menginvestasikan ide gagasannya, Jadi menurut saya dalam pengembangan pariwisata di Indramayu Renstra-nya seperti apa, Riparda-nya update tidak,” pungkasnya. (oni)

BACA JUGA:Cek Dompet Digitalmu! 3 Link DANA Kaget Gratis Aktif Terbaru Siap Diklaim Untuk Kamu Sekarang!

Sumber: