INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Indramayu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sekaligus mencatatkan capaian lima kali berturut-turut.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Opini WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setelah melalui proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut tidak hanya melihat penyajian laporan keuangan, tetapi juga kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern dalam aspek yang diperiksa.
Bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu, capaian lima kali WTP secara berturut-turut bukan sekadar pencapaian administratif. Predikat tersebut menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan memperbaiki berbagai aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.
BACA JUGA:Tampil di YZ BLU CRU FIM Europe Cup SuperFinale, Djanoko Mahija Aribowo Ambil Pengalaman Berharga
“WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu. Mulai dari perangkat daerah sebagai pengguna anggaran, pengelola keuangan dan aset, Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, hingga BKAD yang memiliki peran strategis dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Maulana Malik menjelaskan, mempertahankan opini WTP membutuhkan konsistensi dari seluruh perangkat daerah dalam menerapkan kebijakan akuntansi dan memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“LKPD merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perangkat daerah. Karena itu, kualitas laporan keuangan daerah sangat bergantung pada ketertiban pencatatan, penatausahaan, pengelolaan aset, penerapan kebijakan akuntansi, serta ketepatan dan kelengkapan dokumen pendukung,” ujarnya.
BACA JUGA:Clan of Classy 2026 Take Over Bali! Ajak Anak Muda Recharge Bareng di Surganya Pecinta Classy Yamaha
Ia menambahkan, BKAD terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pendampingan, konsultasi, dan monitoring kepada perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai persoalan teknis dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dapat diselesaikan lebih awal.
Capaian lima kali opini WTP sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah daerah juga berkomitmen menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lima kali WTP bukan sekadar angka pencapaian, tetapi menjadi refleksi atas konsistensi dan kerja bersama dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Indramayu. (dun/adv)