Lebih jauh, Tanamal juga menyinggung bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang sebenarnya sudah menetapkan kewajiban pembayaran royalti ini, namun pelaksanaannya belum pernah berjalan.
“Ditulis di sini, pemerintah harus bayar (memberi imbalan). Harus wajib. Tapi sampai sekarang, satu sen pun belum,” tegasnya.
Pernyataan ini menyoroti lemahnya pengawasan dan penerapan hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam acara olahraga besar yang justru punya potensi ekonomi tinggi.
Ke depannya, ia berharap agar kesadaran akan hak cipta tidak hanya dibicarakan di ruang seminar atau workshop musik, tetapi benar-benar dijalankan di lapangan, termasuk di stadion-stadion tempat ratusan bahkan ribuan penonton berkumpul.
Baginya, menghargai hak cipta bukan sekadar urusan hukum, tetapi juga penghargaan atas karya dan jerih payah pencipta lagu yang karyanya menjadi bagian dari atmosfer pertandingan.