Pemprov Jabar Siapkan Pemilihan Kepala Desa Digital, Indramayu Jadi Pilot Project

RADARINDRAMAYU.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan sistem pemilihan kepala desa (pilkades) berbasis digital. 

Inisiatif ini menjadi bagian dari langkah modernisasi dalam tata kelola pemerintahan desa di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar, Ade Afriandi, mengungkapkan bahwa tahap awal dari penerapan pilkades elektronik adalah membangun kesepahaman bersama antara pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota terkait pentingnya literasi digital.

"Ketika Pak Gubernur mencanangkan sistem e-voting untuk pilkades, yang pertama kami lakukan adalah membangun komitmen bersama. Ini menyangkut penguatan literasi digital, tidak hanya di tingkat desa, tetapi juga secara berjenjang hingga provinsi," tutur Ade, Jumat, 13 Mei 2025. 

BACA JUGA:Klaim Link DANA Kaget Hari Ini Edisi Jumat 13 Juni, Dapatkan Saldo Hingga Rp175.000 Tanpa Diundi

Ade menambahkan bahwa karena proses pemilihan akan dikelola langsung oleh masyarakat desa, pemahaman terhadap sistem digital mutlak diperlukan. 

Selain itu, pihaknya juga tengah menyusun sinkronisasi data kependudukan secara menyeluruh, agar diperoleh basis data yang akurat sebagai syarat utama pilkades digital.

Menariknya, Pemprov Jabar tidak akan menciptakan platform baru. 

Sebaliknya, mereka akan mengoptimalkan aplikasi administrasi desa yang sudah tersedia. 

Saat ini, aplikasi-aplikasi tersebut tengah dievaluasi untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemilu.

“Kami sedang melakukan inventarisasi. Kami pastikan aplikasi yang digunakan benar-benar memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemilihan,” jelas Ade.

BACA JUGA:Pinjol Udah Nggak Jaman! Cobain CERIA BRI 2025 Bisa Pinjam Uang Hingga 20 Juta, Tanpa Jaminan dan Aman!

Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pilkades elektronik perdana dijadwalkan berlangsung pada akhir 2025. 

Kabupaten Indramayu akan menjadi wilayah pertama yang menerapkannya, mengingat terdapat 139 kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada Januari 2026.

“Target kami Desember ini sudah bisa diterapkan di Indramayu. Tahun berikutnya, ada 528 desa lagi yang juga akan melaksanakan pilkades, termasuk beberapa di Kota Banjar,” imbuh Ade.