Meskipun KUR disediakan oleh pemerintah, bank penyalur seperti BSI masih akan melakukan pemeriksaan rekam jejak kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK).
Jika kamu pernah memiliki tunggakan, keterlambatan cicilan, atau pinjaman macet di bank atau lembaga keuangan lainnya, pengajuan dapat ditolak meskipun bisnis sudah berjalan dan dokumen lengkap.
BACA JUGA:Dapatkan Pinjaman Tanpa Jaminan dengan KUR BSI 100 Juta, Cek Syarat Pengajuan dan Skema Angsuran
Solusi: Cek riwayat kredit kamu secara teratur menggunakan SLIK OJK. Lunasi tunggakan pinjaman yang sudah lama tertunggak, lalu minta surat keterangan lunas. Barulah ajukan KUR kembali setelah bersih.
4. Kuota Pinjaman KUR Yang Sudah Mencapai Batas Maksimal
Setiap tahun, ada kuota terbatas untuk program KUR yang disediakan oleh pemerintah.
Meskipun BSI adalah salah satu bank penyalur utama, mereka masih memiliki batas penyaluran yang ditetapkan setiap tahun.
BACA JUGA:Pamer Tato Garuda, Pascal Struijk Semakin Dekat Membela Timnas Indonesia, Gimana Kans Naturalisasi?
Jika kamu mengajukan sebelum akhir tahun atau ketika kuota sudah habis, kemungkinan besar kamu akan ditolak, meskipun syarat kamu sudah lengkap.
Solusi: Ajukan KUR di awal tahun atau pantau terus informasi resmi dari BSI mengenai kuota KUR yang masih tersedia. kamu juga dapat menanyakan langsung ke cabang terdekat.
5. Tidak Lolos Verivikasi dan Uji Lapangan
Program KUR pemerintah memiliki kuota terbatas setiap tahun. Setiap tahun, BSI memiliki batas penyaluran yang ditetapkan, meskipun menjadi salah satu bank penyalur utama.
BACA JUGA:Begini Tabel Lengkap Angsuran KUR BSI Pinjaman 10 Sampai 50 Juta, Syarat Mudah Prinsip Syariah
Jika kamu mengajukan sebelum akhir tahun atau ketika kuota sudah habis.
Kemungkinan besar kamu akan ditolak, meskipun syarat kamu sudah lengkap.
Solusi: Ajukan KUR pada awal tahun atau pantau terus informasi resmi dari BSI mengenai kuota KUR yang masih tersedia.
Kamu juga dapat menanyakan langsung ke cabang terdekat.
6. Jenis Usaha Yang Terindikasi Negatif
BSI memiliki daftar bisnis yang tidak didanai, seperti bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah (seperti perjudian dan minuman keras).