Di sisi lain, Selandia Baru juga menerapkan jam kerja PNS sebanyak 40 jam per minggu.
Perbedaan jam kerja ini bisa mencerminkan bagaimana tiap negara mengelola kebijakan sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan.
Ada negara yang menuntut kinerja lebih tinggi dari pegawainya, sementara ada juga yang memberikan fleksibilitas lebih.
Selain itu, faktor budaya kerja dan efisiensi birokrasi turut memengaruhi kebijakan jam kerja PNS.
BACA JUGA:Galau Nunggu Persetujuan Pihak Bank? Begini Cara Cek Pengajuan KUR BSI 2025
Negara dengan sistem digitalisasi tinggi cenderung bisa lebih fleksibel dengan jam kerja yang lebih pendek.
Sementara negara yang masih mengandalkan administrasi manual biasanya menerapkan jam kerja lebih panjang.
Di Indonesia, kebijakan jam kerja PNS ini juga berkaitan dengan produktivitas serta kesejahteraan pegawai.
Dengan jam kerja yang lebih pendek dibanding beberapa negara lain, diharapkan pegawai dapat bekerja lebih efektif dan tetap memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang baik.
Namun, pertanyaannya, apakah jam kerja yang lebih pendek ini berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik?
Beberapa pihak menilai bahwa efektivitas kerja tidak selalu ditentukan oleh durasi kerja semata, melainkan juga efisiensi dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya.
Di era modern ini, banyak negara mulai menerapkan konsep kerja fleksibel, termasuk untuk pegawai pemerintahan.
Sejumlah negara bahkan mulai menguji coba sistem empat hari kerja dalam seminggu tanpa mengurangi produktivitas.
BACA JUGA:Salahkan Penalti Kevin Diks, Ini Kata Patrick Kluivert Usai Timnas Indonesia Dibantai 5-1 Australia
Dengan perkembangan teknologi dan perubahan gaya kerja, bukan tidak mungkin di masa depan sistem kerja PNS di Indonesia juga mengalami perubahan. Saat ini, 37 jam 30 menit per minggu masih menjadi standar yang diterapkan.