Terpaksa Numpang di Kantor Desa

INDRAMAYU- Meski pandemi Covid-19, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak diberikan anggaran untuk sewa kantor alias sekretariat pada penyelenggaran Pilkada Indramayu tahun 2020 ini. Alhasil, mereka terpaksa menumpang di kantor desa. Pemerintah desa juga tidak keberatan. “Alhamdulillah tidak ada yang nolak. Mau semua kok. Pasca dilantik, semua PPS langsung ngantor,” ujar ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bongas, Arief Wahyudi kepada Radar, Kamis (17/6). Dia membenarkan, Pilkada 2020 ini tidak ada anggaran untuk sewa sekretariat PPS. Seingatnya, demikian pula pada penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya. Arief Wahyudi yakin, integritas dan netralitas 24 anggota PPS se-Kecamatan Bongas tetap terjaga demi suksesnya pemilihan bupati dan wakil bupati Indramayu yang puncaknya digelar 9 Desember 2020 nanti. Berbeda dengan PPS, karena sudah dianggarakan sekretariat PPK tidak memanfaatkan kantor pemerintahan. Mayoritas PPK memilih mengontrak rumah warga. “Kalau untuk PPK ada anggaran sewa kantornya,” ujar Ketua PPK Patrol, Saeful Bachri. Hanya saja, lantaran fasilitas tersedia masih sangat terbatas hanya cukup untuk kegiatan internal anggota PPK dan rapat-rapat dengan PPS. Sehingga untuk acara pertemuan yang mengundang banyak orang serta penyimpanan logistik, rencananya tetap meminjam tempat lain. Seperti saat acara pelantikan PPS kemarin. PPK meminjam tempat di aula kantor Desa Patrol dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. (kho)