MAJALENGKA, RADARINDRAMAYU.ID - Plt Kepala BKPSDM Majalengka, H Gatot Sulaeman AP MSi mengatakan bahwa pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dilakukan oleh pelaksana harian (Plh).
Hal ini menyusul pengajuan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) oleh Sekda Kabupaten Majalengka, Drs H Eman Suherman MM, yang bertujuan untuk mempersiapkan diri mengikuti Pilkada Majalengka 2024.
Menurut Gatot, untuk sementara waktu, jabatan sekda akan diisi oleh Plh, yakni Rd Muhamad Umar, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan.
"Sambil menunggu penjabat sekda definitif, untuk saat ini jabatan Sekda akan diisi oleh Plh, yakni Pak Umar yang juga Asda I Pemkab Majalengka," terang H Gatot.
BACA JUGA:Hari Pertama Sekolah, Datang Sebelum Subuh dan Orang Tua Siswa Berebut Bangku
Penjabat Sekda Majalengka saat ini masih dalam tahap usulan oleh Penjabat (Pj) Bupati Majalengka ke Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Proses ini dilakukan untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Majalengka berjalan lancar selama masa cuti Sekda Eman Suherman.
"Semoga dalam waktu dekat, usulan Penjabat Sekda dari Pj Bupati Majalengka ke Pj Gubernur Jawa Barat dapat segera disetujui sehingga kita bisa memiliki Penjabat Sekda definitif," tambah pria yang juga Kepala Dinas Kominfo Majalengka ini.
Menurut dia, penunjukan Muhamad Umar sebagai Plh Sekda oleh Pj Bupati Majalengka bertujuan agar roda pemerintahan Kabupaten Majalengka dapat terus berjalan dengan baik, dan tidak terganggu oleh kekosongan jabatan sekda selama masa CLTN Eman Suherman.
BACA JUGA:Bupati Nina Agustina Titip Pesan ke Siswa di MPLS
"Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk menjaga kelancaran administrasi dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Majalengka, meski saat ini Sekda Majalengka sedang cuti," paparnya.
Gatot menambahkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib mengajukan CLTN.
Menurut dia, proses CLTN memerlukan persetujuan dan kewenangan dari BKN, dengan proses pengunduran diri dilakukan secara pribadi kepada pemerintah daerah untuk pemberhentian resmi dari ASN.
Mekanisme pemberian surat CLTN sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri, yakni Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu. SKB ini menyatakan ASN yang terlibat dalam pendekatan politik dan masyarakat harus mengajukan CLTN.
BACA JUGA:Diisukan Maju di Pilkada 2024 Indramayu, Begini Tanggapan Dedi Wahidi