Tugas, wewenang, dan larangan bagi penjabat kepala daerah yang ditunjuk Pemerintah Pusat diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dalam peraturan tersebut, kewenangan Penjabat Kepala Daerah dibatasi dengan empat hal yaitu larangan melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
BACA JUGA:Pemprov Jabar Respons Soal Keluhan Panti ODGJ di Cilacap
Usai pelantikan Bupati Karawang, Penjabat Bupati Kuningan dan Penjabat Wali Kota Banjar, di tempat yang sama istri Bey Machmudin kemudian melantik Ketua TP PKK, Penjabat Ketua Dekranasda dan Penjabat Ketua Forikan dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Genre, Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda FAD, dan Ketua Sekoper Cinta Kabupaten Karawang.
Amanda Soemdi Bey Machmudin juga melantik Penjabat Ketua TP PKK, Penjabat Ketua Dekranasda, dan Penjabat Ketua Forikan dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Genre, Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda FAD, dan Ketua Sekoper Cinta Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar.