
INDRAMAYU, RADARINDRAMAYU.ID -Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Indramayu, KH Azun Mauzun melarang seluruh pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Indramayu turun ke jalan terkait Al Zaytun.
Menurut Kiai Azun, sat ini masalah Al Zaytun sudah dalam penanganan pemerintah pusat dan Polri, dan Pimpinam Al Zaytun sedang dalam pemeriksaan oleh Bareskrim Polri.
Sehingga, sebagai ketua Forum Pondok Pesantren dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, Kiai Azun telah memberitahukan kepada seluruh ponpes di Kabupaten Indramayu untuk tidak turun ke jalan menyikapi Al Zaytun.
“Kami meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di lingkungan pondok pesantren untuk menghargai proses yang sedang berjalan, menyerahkan apapun hasilnya kepada pemerintah pusat," tuturnya.
BACA JUGA:Seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17 Dimulai. Bidik Pemain Keturunan di Luar Negeri
Disampaikan Kiai Azun, apabila ada masyarakat atau sekelompok orang mengatasnamakan insan pondok pesantren melakukan aksi terkait polemik Al Zaytun, maka itu bukanlah dari golongan pondok pesantren, khususnya yang tergabung dalam FPP Indramayu.
“Jika ada yang mengatas namakan dari pondok pesantren itu di luar kewenangan kami dan bukan tanggung jawab kami, karena kami sudah intruksikan kepada seluruh ponpes di Indramayu,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pengurus ponpes di Kecamatan Jatibarang, Nurul mengaku telah menerima surat dari ketua FPP Indramayu, apalagi Ponpesnya telah bergabung di Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu.
“Kita sudah terima surat imbauan dari ketua FPP Indramayu secara langsung, intinya untuk besok pondok pesantren yang masuk dalam FPP tidak ada yang turun dijalan terkait Al Zaytun, karena sudah dalam penanganan Pemerintah pusat dan Polri, dan kita serahkan semuanya kepada pemerintah apalagi kemarin pimpinan Al Zaytun sudah menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian,” ujar Nurul.
BACA JUGA:Kepala BKKBN: Perempuan Anemia Berisiko Tinggi Lahirkan Bayi Stunting
BACA JUGA:Komunitas UMKM Indramayu Mendukung Gus Muhaimin Jadi Presiden 2024
Sehingga, lanjutnya, jika ada masyarakat yang mengaku atau memgatas namakan dari santri dari pondok pesantren melakukan demonstrasi pada hari Kamis (6/7), dipastikan bukan dari
pondok pesantren dari Kabupaten Indramayu atau bukan dari ponpes yang tergabung dalam Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu.
“Yang jelas, kami ikuti imbauan dari FPP Indramayu, ini untuk menjaga kodusivitas daerah. Apalagi saat ini pemerintah pusat dan Polri secara khusus sudah bergerak mengusut soal polemik Al Zaytun dan pimpinannya,” tukasnya.
Diketahui, saat ini di media sosial tengah beredar seruan atau ajakan Aksi Asri 67 atau Aksi Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu yang akan dilakukan pada Kamis 6 Juli 2023.
Dalam seruan itu, massa akan melakukan aksi demontrasi di Ponpes Al Zaytun. Mereka membawa tuntutan cabut izin dan tutup permanen Ponpes Al Zaytun. (oni)
BACA JUGA:TEBAR PESONA! Baliho Wajah Bacaleg Mulai Marak